TARAKAN, Headlinews.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Perbatasan Melawan menggelar unjuk rasa di depan gerbang Bandara Juwata Tarakan, Selasa (23/6/2026).
Massa mengangkat persoalan akses transportasi udara di wilayah perbatasan, khususnya layanan penerbangan perintis, mekanisme distribusi tiket, hingga transparansi tarif subsidi.
Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, yakni GMKI Tarakan, PMDLKT, PGMDL, BELPAB, dan PMKT-KT.
Sekitar 35 peserta mengikuti aksi dengan membawa spanduk, poster, satu unit mobil pikap, serta perangkat pengeras suara.
Sejumlah poster yang dibawa massa memuat pesan seperti “Awas Mata Rakyat Mengintai Praktek Kotor”, “Solidaritas for Perbatasan”, dan “Kami Bukan Anak Tiri”.
Massa menilai persoalan transportasi udara masih menjadi tantangan bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Koordinator aksi, Michael Jama, mengatakan akses penerbangan perintis seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik yang memberikan kemudahan mobilitas masyarakat, bukan justru menghadirkan ketidakpastian.
“Wilayah perbatasan membutuhkan akses transportasi yang terbuka dan terjangkau. Kami meminta pemerintah memastikan layanan penerbangan perintis benar-benar bisa diakses masyarakat tanpa hambatan yang menimbulkan keresahan,” kata Michael.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta penambahan rute penerbangan perintis dan evaluasi terhadap mekanisme pembelian tiket yang disebut masih menggunakan sistem undian.
“Kami meminta mekanisme pembelian tiket ditinjau kembali agar masyarakat memiliki kepastian saat akan bepergian dan tidak bergantung pada sistem yang menimbulkan pertanyaan di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, massa juga meminta adanya keterbukaan terkait harga tiket subsidi yang telah ditetapkan pemerintah serta pembentukan kanal pengaduan resmi bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan.
“Informasi mengenai tarif subsidi harus disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat memahami dasar penetapan harga dan memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan apabila menemukan persoalan layanan,” lanjut Michael.
Aliansi mahasiswa turut mendesak Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara menyesuaikan tarif tiket pesawat perintis sesuai ketentuan awal.
Mereka juga meminta PT Susi Air mengevaluasi kebijakan pemotongan dana tiket bagi penumpang yang batal melakukan perjalanan karena kondisi tertentu, termasuk alasan kesehatan.
Menurut Michael, kebijakan pelayanan kepada masyarakat perlu mempertimbangkan situasi khusus yang dialami calon penumpang.
“Kami berharap ada evaluasi terhadap kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk pada kondisi pembatalan perjalanan karena alasan kesehatan atau keadaan yang tidak dapat dihindari,” tegasnya.
Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal aspirasi tersebut dan meminta pemerintah daerah memberikan respons terhadap tuntutan yang disampaikan.
“Kalau persoalan ini tidak mendapat perhatian serius, kami meminta dilakukan evaluasi terhadap pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pelayanan transportasi udara di daerah,” tutup Michael. (saf)
