MALINAU, Headlinews.id – Sejumlah peserta program beasiswa S2 kerja sama Pemerintah Kabupaten Malinau dan Universitas Borneo Tarakan (UBT) mengeluhkan adanya berbagai biaya tambahan yang harus mereka tanggung selama menjalani perkuliahan.
Salah seorang mahasiswa Program Magister Hukum (MH) yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, biaya-biaya tersebut baru dipahami secara utuh setelah perkuliahan berjalan.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa mengikuti kelas tatap muka, perkuliahan daring, hingga berbagai tahapan akademik seperti ujian dan penyusunan tesis. Pada setiap tahapan tersebut, menurutnya, terdapat sejumlah biaya yang harus ditanggung peserta.
“Sejak awal kami memahami ini program beasiswa yang ditanggung pemerintah daerah. Tetapi dalam perjalanannya, ternyata masih ada beberapa biaya yang harus kami siapkan sendiri. Itu yang menjadi persoalan di lapangan,” katanya.
Ia menambahkan, beban biaya tidak hanya muncul pada kegiatan perkuliahan rutin, tetapi juga pada tahap-tahap lanjutan seperti bimbingan tesis, seminar proposal, hingga ujian akhir. Kondisi tersebut membuat sebagian peserta harus menyesuaikan perencanaan keuangan selama masa studi.
Menurutnya, pola pembiayaan yang muncul bertahap tersebut menyulitkan sebagian mahasiswa dalam memprediksi total pengeluaran sejak awal.
“Kalau sejak awal dijelaskan secara rinci, tentu kami bisa mempertimbangkan kemampuan masing-masing. Yang menjadi masalah, biaya itu muncul tidak sekaligus, tetapi bertahap sampai menjelang akhir studi,” ujarnya.
Kampus dan Pengelola Kelas Buka Suara
Menanggapi hal itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. H. Syafruddin, SH, M.Hum., menegaskan tidak ada pungutan resmi dari kampus di luar ketentuan kerja sama antara UBT dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Ia menyebut jika terdapat perbedaan pemahaman di lapangan, hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut karena kemungkinan berkaitan dengan pengaturan internal kelas kerja sama.
“Yang jelas tidak ada pungutan resmi dari kampus di luar ketentuan kerja sama. Kalau ada dinamika di lapangan, itu perlu dicek kembali apakah sudah tersampaikan dengan baik atau ada kesepakatan internal di kelas,” ujarnya.
Syafruddin menjelaskan, dalam skema kerja sama tersebut pemerintah daerah menanggung biaya akademik resmi mahasiswa, sementara perkuliahan pada dasarnya dilakukan di kampus utama UBT di Tarakan.
Namun ketika perkuliahan dilaksanakan di Malinau, terdapat kebutuhan operasional tambahan yang tidak secara spesifik diatur dalam perjanjian kerja sama.
“Kalau mahasiswa kuliah di Tarakan, semuanya berjalan seperti biasa. Tetapi ketika dosen harus datang ke daerah, tentu ada kebutuhan operasional yang muncul di luar itu,” katanya.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu dan pada prinsipnya mengikuti mekanisme akademik yang berlaku di perguruan tinggi, dengan pembiayaan utama berada pada UKT yang ditanggung pemerintah daerah.
Sementara itu, Bendahara Kelas Kerja Sama Program Magister Hukum Malinau, Martiani Ubang, menegaskan biaya yang selama ini dikumpulkan dari mahasiswa bukan merupakan pungutan dari kampus, melainkan hasil kesepakatan internal peserta kelas untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan di Malinau.
Ia menjelaskan, skema kerja sama antara UBT dan Pemerintah Kabupaten Malinau pada dasarnya hanya mencakup pembayaran UKT serta biaya akademik resmi.
Namun karena perkuliahan tidak dilaksanakan di Tarakan, melainkan di Malinau, maka dosen harus didatangkan ke daerah tersebut sehingga muncul kebutuhan biaya operasional yang ditanggung bersama mahasiswa.
“Intinya kerja sama itu kan Pemkab dengan UBT. Yang dibayarkan itu UKT, itu ya biaya resmi kampus. Tapi karena kelasnya di Malinau, kami mendatangkan dosen ke sini. Jadi otomatis ada biaya operasional yang harus ditanggung ketika dosen datang, mulai dari transportasi, hotel, sampai konsumsi. Itu semua sudah kami hitung dan sepakati bersama dari awal di kelas,” ujarnya.
Martiani menyebut, biaya yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk menanggung seluruh kebutuhan dosen saat mengajar di Malinau. Menurutnya, angka yang ditetapkan merupakan hasil perhitungan internal mahasiswa berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau dosen datang ke sini, transport mereka harus kami tanggung, hotel juga, makan juga. Itu bukan tiba-tiba, tapi sudah kami rapatkan dari awal. Jadi angka yang ada itu berdasarkan kesepakatan bersama di kelas, karena kami menghitung sesuai kebutuhan operasional yang memang muncul,” katanya.
Ia juga menjelaskan untuk perkuliahan daring atau Zoom, skema pembiayaannya berbeda, yakni terkait dengan pemateri atau dosen luar yang dihadirkan dalam kegiatan akademik tertentu.
“Kalau Zoom itu bukan seperti kuliah biasa di kelas. Itu lebih ke menghadirkan narasumber dari luar kampus. Jadi mekanismenya juga berbeda, dan itu juga sudah disepakati dalam kelas,” ujarnya.
Terkait bimbingan dan ujian tesis, Martiani menjelaskan setiap mahasiswa mendapatkan dua dosen pembimbing. Untuk efisiensi biaya, pihak kelas kemudian menyepakati agar seluruh dosen pembimbing dapat hadir sekaligus dalam satu waktu ke Malinau, sehingga tidak terjadi pengeluaran berulang.
“Supaya tidak bolak-balik, kami minta semua dosen datang sekaligus. Jadi kami tidak sanggup kalau harus berkali-kali kedatangan dosen. Itu juga sudah kami bicarakan bersama, dan disepakati di kelas. Jadi lebih efisien begitu,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh mekanisme pembiayaan tersebut telah dibahas dalam forum kelas sejak awal perkuliahan, termasuk transparansi pengeluaran yang disampaikan melalui grup komunikasi mahasiswa.
“Semua itu sebenarnya sudah kami sampaikan dari awal di grup. Jadi teman-teman juga tahu alurnya, tahu perhitungannya, dan itu memang hasil kesepakatan bersama,” ujarnya.
Martiani menegaskan seluruh pengelolaan dana dilakukan secara internal oleh pengurus kelas dan mahasiswa, tanpa keterlibatan pihak kampus dalam pengumpulan maupun pengaturan dana tersebut.
“UBT tidak mengelola dana itu sama sekali. Semua di kelas, kami yang atur dan kelola untuk kebutuhan operasional perkuliahan yang tidak tercakup dalam kerja sama,” pungkasnya. (saf)
