TARAKAN, Headlinews.id – Rencana pembentukan Perda terkait pencegahan LGBT belum masuk tahap pembahasan, tetapi DPRD Kota Tarakan sudah menyiapkan aturan awal berupa Perwali. Dewan juga berencana memasang spanduk penolakan LGBT di sejumlah wilayah hingga lingkungan sekolah.
Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus mengatakan Perwali diperlukan sebagai aturan awal sembari menunggu proses pembentukan Perda yang diusahakan pada 2027.
Materi Perwali nantinya perlu disusun secara rinci agar ketentuan yang diterapkan memiliki dasar hukum yang jelas.
“Perwali ini yang harus segera dibuat sambil menunggu pembuatan Perda pada 2027. Nanti dilihat isi per pasalnya, apa saja yang perlu dimasukkan supaya pencegahan bisa dilakukan dengan dasar aturan yang jelas,” kata Yunus.
Rencana penerbitan Perwali tersebut muncul setelah DPRD menerima aspirasi sejumlah organisasi masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang pencegahan LGBT, Senin (24/8/2026).
Forum itu menjadi bagian dari pembahasan DPRD bersama elemen masyarakat mengenai regulasi yang dianggap perlu disiapkan pemerintah daerah.
Selain regulasi, DPRD menyiapkan sosialisasi melalui pemasangan spanduk penolakan LGBT. Pencetakan spanduk akan difasilitasi DPRD, sedangkan pemasangannya dapat melibatkan organisasi masyarakat di berbagai wilayah Kota Tarakan.
Yunus menghitung keterlibatan 30 anggota DPRD berpotensi menghasilkan sedikitnya 90 spanduk apabila setiap anggota memasang tiga spanduk. Jumlah itu masih dapat bertambah apabila organisasi masyarakat ikut memasang spanduk di wilayah masing-masing.
“Dari 30 anggota DPRD saja kalau masing-masing tiga sudah ada 90. Belum lagi nanti bersama ormas-ormas kami fasilitasi dan cetakkan juga, supaya terlihat bahwa ada keseriusan untuk menolak LGBT di Tarakan,” ujarnya.
Pemasangan spanduk juga akan diarahkan ke lingkungan pendidikan. Yunus menyebut pagar sekolah dapat menjadi salah satu lokasi pemasangan agar pesan pencegahan dapat terlihat oleh pelajar.
“Kalau menyasar kalangan pelajar, nanti kami pasang juga di sekolah-sekolah, minimal di pagar sekolah. Jadi ketika masuk sekolah mereka melihat ada pesan bahwa LGBT ditolak oleh ormas dan DPRD,” katanya.
Menurut Yunus, langkah di lingkungan sekolah diperlukan lantaran pembahasan mengenai LGBT juga dikaitkan dengan kalangan pelajar. Karena itu, DPRD ingin pesan yang disampaikan melalui spanduk dapat terlihat sejak berada di lingkungan pendidikan.
Substansi Perwali nantinya masih akan dirumuskan. Yunus mengatakan DPRD akan melihat materi yang perlu dimasukkan ke dalam setiap pasal, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan pencegahan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tarakan Herman Hamid mengatakan persoalan HIV menjadi salah satu alasan yang menurutnya perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan pencegahan. Ia menyampaikan data yang diterimanya mengenai kondisi HIV di Tarakan.
Herman menyebut pada 2020 terdapat sekitar 7.000 orang yang terindikasi HIV. Sementara pada 2025, ia menyebut terdapat lebih dari 30 orang yang positif HIV. Ia kemudian mengaitkan data tersebut dengan kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki.
“Data yang kami dapat, pada 2020 ada 7.000 yang terindikasi HIV. Kemudian pada 2025 ada 30 lebih yang positif HIV. Dari data yang disampaikan, terbesar berasal dari gay, laki-laki dengan laki-laki atau LGBT,” kata Herman.
Pernyataan mengenai data tersebut merupakan data yang disampaikan Herman dan belum disertai penjelasan lebih lanjut mengenai sumber, definisi “terindikasi”, maupun metode pendataannya.
Herman menyebut Pemkot Tarakan telah membentuk tim terpadu P3PSPM untuk penindakan dan pencegahan. Dinas Sosial juga disebut telah mendapat kepercayaan untuk menyusun draf Perwali.
“Wali kota sudah membentuk tim terpadu P3PSPM untuk penindakan dan pencegahan. Dinas Sosial juga sudah diberikan kepercayaan untuk segera menyusun draf Perwali. Itu dulu untuk langkah awal pencegahan,” ujarnya.
Untuk Perda, Herman mengatakan DPRD mengusahakan pembentukannya pada 2027. Penyusunan regulasi daerah tersebut akan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perkembangan pembahasan regulasi di tingkat nasional.
Herman menyebut terdapat informasi mengenai pembahasan regulasi khusus LGBT antara DPR RI dan MUI. Namun, ia mengatakan kondisi tersebut tidak menghalangi rencana penyusunan aturan daerah selama substansinya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.
“Memang ada informasi DPR RI dan MUI sedang duduk bersama untuk membuat Undang-Undang LGBT. Tetapi di beberapa daerah sudah ada Perda penyimpangan perilaku seksual. Mungkin itu yang segera bisa kita buat,” katanya.
Menurut Herman, regulasi yang disiapkan di Tarakan dapat menggunakan rumusan yang lebih umum terkait penyimpangan perilaku seksual. Ketentuan tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pencegahan dan pengaturan yang dianggap diperlukan.
“Secara umum, poinnya bisa mengikat untuk penyimpangan seksual,” ujarnya.
Herman juga memastikan persoalan sanksi akan menjadi bagian yang dibahas dalam penyusunan regulasi. Namun, bentuk, jenis, dan mekanisme penerapannya belum ditentukan karena masih menunggu proses perumusan Perwali maupun Perda.
“Kalau sanksi, pasti ada sanksi tegas, tetapi bentuknya nanti dibahas dalam regulasi,” tegasnya. (saf)
