TARAKAN, Headlinews.id – Pelaku usaha perikanan di Kalimantan Utara mengeluhkan panjangnya proses sertifikasi untuk pengiriman ikan segar dan ikan hidup. Penerapan dua standar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) dinilai dapat memengaruhi kelancaran pengiriman komoditas.
Keluhan tersebut disampaikan dalam diskusi Barantin bersama pelaku industri dan eksportir di Kaltara, Minggu (30/8/2026). Pertemuan itu membahas pelayanan karantina di lapangan sekaligus kendala yang dihadapi pelaku usaha berkaitan dengan kewenangan Karantina.
Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan, penerapan dua standar saat ini masih dalam tahap piloting bersama KKP. Standar mutu menjadi kewenangan KKP, sedangkan sertifikasi kesehatan berada pada Karantina.
“Salah satu kendalanya adalah kita sekarang lagi piloting bersama KKP tentang dua standar. Standar mutunya dari KKP, standar sertifikasinya untuk kesehatannya di Karantina. Ternyata ada beberapa keluhan bahwa proses ini terlalu panjang sehingga tidak menguntungkan, misalnya untuk ikan segar dan ikan hidup,” kata Karding.
Menurut Karding, karakter ikan segar dan ikan hidup membuat kecepatan pelayanan menjadi penting. Tahapan sertifikasi yang terlalu panjang dapat berpengaruh terhadap proses pengiriman dan biaya yang harus ditanggung pelaku usaha.
Persoalan tersebut akan dibahas kembali Barantin bersama instansi terkait. Koordinasi diperlukan untuk melihat penerapan standar yang sesuai dengan kebutuhan komoditas dan persyaratan negara tujuan ekspor.
Karding juga menyinggung adanya pelaku usaha yang mempertanyakan standar mutu ketika negara tujuan tidak mensyaratkan ketentuan tersebut. Menurutnya, persyaratan ekspor perlu disesuaikan dengan kebutuhan negara tujuan dan tidak semestinya menambah tahapan yang tidak diperlukan.
“Ke depan saya akan ngomong dengan teman-teman lintas sektor, bisa ke KKP, bisa ke mana-mana. Kalau misalnya Cina tidak mempersyaratkan mutu, ya sudah. Kalau ekspor yang justru harus kita perketat kalau menurut saya, itu impor,” ujarnya.
Sedangkan terkait kemungkinan revisi regulasi di tingkat balai mutu, Karding menyebut persoalannya tidak berada pada perubahan regulasi. Penyelesaiannya lebih diarahkan pada kesepakatan dan koordinasi antarlembaga.
“Itu kesepakatan. Di balai nggak ada masalah. Hanya koordinasi saja,” katanya.
Dari sisi perizinan Karantina, Karding memastikan kegiatan ekspor tidak menghadapi persoalan. Menurut dia, pembahasan yang dilakukan saat ini lebih berkaitan dengan sinkronisasi pelayanan dan penerapan standar antarinstansi.
Selain sertifikasi, kendala lain yang disampaikan pelaku usaha adalah ketersediaan kontainer ekspor. Kaltara belum memiliki kontainer ekspor yang tersedia untuk mendukung pengiriman langsung komoditas dari daerah.
Karding mengatakan persoalan kontainer tersebut telah dibicarakan dengan Gubernur Kaltara, Bupati Nunukan, Bupati Bulungan dan Wakil Gubernur Kaltara. Salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan yakni menggunakan kontainer biasa dari Kaltara, kemudian pengiriman dilanjutkan menggunakan kontainer ekspor di Surabaya.
“Ekspor langsung itu problemnya sebenarnya di kontainernya. Kontainer ekspornya nggak punya di Kalimantan Utara ini. Jadi tadi malam saya sudah bicara dengan Pak Gubernur dan Bupati Nunukan, juga Bupati Bulungan dan Wakil Gubernur. Mungkin solusinya pakai kontainer biasa saja,” jelas Karding.
Skema tersebut dipertimbangkan karena biaya kontainer ekspor dinilai cukup mahal. Dengan menggunakan kontainer biasa dari Kaltara, komoditas dapat terlebih dahulu dikirim menuju Surabaya untuk kemudian ditangani dengan kontainer yang memenuhi kebutuhan ekspor.
Karding menegaskan dua persoalan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pihak terkait. Pembenahan diarahkan agar pelayanan Karantina tetap memenuhi ketentuan, tetapi tidak memperpanjang proses yang dapat menghambat pengiriman komoditas ekspor dari Kaltara.
“Kontainer ekspor itu mahal. Jadi, mungkin solusinya pakai kontainer biasa saja sampai Surabaya,” tandasnya. (saf)
