TARAKAN, Headlinews.id – Koordinasi antara DPRD Kota Tarakan dan Polres Tarakan diperkuat untuk merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Hal itu menjadi bagian dari pertemuan Ketua DPRD Kota Tarakan Muhammad Yunus bersama jajaran DPRD dengan Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumbewas, Rabu (19/8/2026).
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kapolres Tarakan sekitar pukul 10.45 WITA. Muhammad Yunus hadir bersama Wakil Ketua I DPRD, Wakil Ketua II DPRD, Ketua Komisi I, anggota Komisi I, serta Plt. Sekretaris DPRD Kota Tarakan.
Muhammad Yunus mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara lembaga legislatif dan kepolisian.
Menurutnya, komunikasi diperlukan karena kedua institusi memiliki peran berbeda dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Pertemuan seperti ini penting untuk menjaga komunikasi. DPRD punya fungsi dan kewenangan sendiri, kepolisian juga punya tugasnya. Tetapi ketika ada persoalan di masyarakat, koordinasi antarinstansi tetap diperlukan agar penanganannya bisa berjalan dengan baik,” kata Yunus.
Dalam pertemuan itu, komunikasi antarlembaga juga dikaitkan dengan kondisi keamanan dan ketertiban Kota Tarakan. Dinamika yang muncul di tengah masyarakat membutuhkan koordinasi antarpemangku kepentingan agar informasi mengenai persoalan di lapangan dapat disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Kondisi di masyarakat terus bergerak. Karena itu, komunikasi dengan kepolisian perlu terus dijaga. DPRD juga bisa menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan sehingga dapat menjadi bahan koordinasi bersama,” ujarnya.
Selain DPRD dan Polres Tarakan, koordinasi antarpimpinan daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah. Hubungan komunikasi yang berjalan baik dinilai dapat membantu setiap unsur memahami perkembangan situasi dari sudut pandang dan kewenangan masing-masing.
Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumbewas juga menekankan pentingnya koordinasi dengan unsur Forkopimda dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di Kota Tarakan. Komunikasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemahaman bersama mengenai persoalan keamanan dan ketertiban.
“Koordinasi dengan seluruh unsur Forkopimda sangat penting. Kami perlu mengetahui persoalan yang ada di masyarakat dan membangun komunikasi dengan seluruh pihak agar setiap permasalahan bisa ditangani secara tepat,” kata Bonifasius.
Menurutnya, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga situasi keamanan daerah. Masukan dari lembaga legislatif maupun unsur pemerintahan lainnya diperlukan untuk memperluas informasi mengenai kondisi yang berkembang di masyarakat.
“Kami terbuka terhadap informasi dan masukan dari DPRD maupun unsur lainnya. Yang terpenting adalah komunikasi tetap berjalan sehingga persoalan yang muncul bisa segera diketahui dan dicarikan langkah penanganannya,” ujarnya. (*/saf)
