NUNUKAN, Headlinews.id– Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan masih menyimpan kerawanan terhadap berbagai aktivitas lintas negara yang melanggar hukum. Luasnya kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia serta banyaknya jalur tidak resmi membuat pengawasan harus diperkuat untuk menekan penyelundupan barang dan peredaran gelap narkotika.
Persoalan itu turut dibahas dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nunukan yang digelar akhir pekan lalu. Pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri, dan instansi terkait membahas langkah penguatan pengamanan wilayah untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Nunukan, Hasan Basri, mengatakan karakteristik wilayah Nunukan membuat pengawasan perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Dari 21 kecamatan yang ada, sebanyak 13 kecamatan berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.
“Kalau kita lihat kondisi Nunukan, memang wilayahnya cukup luas dan sebagian besar berada di kawasan perbatasan. Dari 21 kecamatan, ada 13 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ini tentu membutuhkan pengawasan yang tidak sederhana,” ujar Hasan.
Menurut Hasan, keberadaan jalur tidak resmi di sejumlah kawasan perbatasan menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat pengawasan. Jalur tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ilegal apabila tidak dikendalikan bersama.
“Jalur-jalur seperti ini memang sulit diawasi seluruhnya. Kalau tidak kita perkuat bersama, bisa saja dimanfaatkan untuk membawa barang ilegal atau menjadi jalur masuk peredaran narkotika,” katanya.
Ia menjelaskan, persoalan di kawasan perbatasan memiliki dampak yang cukup luas, tidak hanya terhadap keamanan, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan perdagangan resmi.
“Yang kita jaga bukan hanya wilayahnya, tetapi juga masyarakat yang ada di dalamnya. Kalau aktivitas ilegal dibiarkan, tentu akan berdampak pada keamanan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat perbatasan,” jelas Hasan.
Hasan menegaskan pengamanan kawasan perbatasan membutuhkan kerja bersama seluruh pihak. Pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi terkait, hingga masyarakat memiliki peran dalam menjaga wilayah perbatasan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Luas wilayah dan tantangan yang ada membutuhkan kerja sama semua pihak. Informasi dari masyarakat juga sangat penting untuk membantu aparat melakukan pencegahan sejak awal,” ucapnya.
Sementara itu, Komandan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Danyonif TP) 881/Baratama Dharma, Letkol Inf. Riswantoro, menyatakan kesiapan jajarannya mendukung pemerintah daerah dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.
“Kami dari Batalyon TP 881 prinsipnya siap mendukung. Kalau ada kebutuhan pemerintah daerah maupun persoalan yang membutuhkan keterlibatan kami, personel siap bergerak kapan saja,” ujar Riswantoro.
Menurutnya, pengamanan perbatasan perlu dilakukan secara bersama dengan memperkuat komunikasi antarinstansi serta melibatkan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.
“Pengamanan tidak cukup hanya melihat dari sisi patroli. Masyarakat juga memiliki peran penting karena mereka yang berada paling dekat dengan wilayah tersebut. Kalau komunikasi berjalan baik, potensi masalah bisa diketahui lebih cepat,” pungkasnya. (saf)
