TARAKAN, Headlinews.id – Ketua rukun tetangga (RT) menjadi mitra Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tarakan dalam menjaring anak tidak sekolah (ATS). Melalui pendataan di tingkat lingkungan, calon peserta didik pendidikan kesetaraan kemudian didatangi dan diajak kembali melanjutkan pendidikan.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) SPNF SKB Kota Tarakan, Patmaria Krisnova Levryn, mengatakan strategi tersebut merupakan bagian dari proses identifikasi calon peserta didik baru.
“Supaya anak-anak maupun masyarakat yang pernah putus sekolah tetap memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan melalui program kesetaraan,” katanya.
Menurutnya, pendataan melalui ketua RT dipilih karena perangkat lingkungan merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warganya, termasuk anak-anak yang tidak lagi bersekolah. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi SKB untuk melakukan penjangkauan secara langsung.
“Sebenarnya sistem kami seperti itu. Ketika melaksanakan identifikasi peserta didik, kami yang turun langsung ke lapangan. Kami menyusuri RT-RT dan berkoordinasi dengan ketua RT untuk mengetahui apakah ada warga yang putus sekolah,” ujarnya.
Setelah memperoleh informasi tersebut, petugas SKB mendatangi calon peserta didik untuk memberikan penjelasan mengenai pendidikan kesetaraan sekaligus membuka ruang diskusi dengan keluarga. Menurut Patmaria, pendekatan secara langsung dinilai lebih efektif untuk memberikan pemahaman bahwa pendidikan masih dapat dilanjutkan meski seseorang pernah berhenti sekolah.
“Kalau memang ada, nanti kami datangi. Kami ajak dulu, kami jelaskan program yang ada di SKB, kemudian kami tawarkan apakah mereka bersedia melanjutkan pendidikan,” katanya.
Ia menuturkan, pola jemput bola lebih banyak dilakukan pada masa-masa awal pengembangan SKB. Setelah keberadaan pendidikan kesetaraan negeri mulai dikenal masyarakat, pola tersebut perlahan berubah karena semakin banyak warga yang datang sendiri untuk mencari informasi maupun mendaftarkan diri.
“Akhir-akhir ini justru lebih banyak mereka yang datang sendiri. Mungkin masyarakat sudah tahu kalau di Tarakan ada sekolah paket yang negeri, jadi mereka langsung datang ke SKB,” ungkapnya.
Patmaria menilai perubahan tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan SKB sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan. Kondisi itu juga mempermudah proses penjangkauan karena informasi mengenai layanan pendidikan mulai tersebar dari warga ke warga lainnya.
Ia menambahkan, keberadaan SKB juga menjadi bagian dari ikhtiar membantu pemerintah menekan angka anak tidak sekolah di Kota Tarakan. Berdasarkan data yang pernah dirilis, jumlah ATS di daerah itu sempat mencapai sekitar 4.000 orang. Setelah dilakukan proses verifikasi oleh pihak terkait, jumlah tersebut mulai menunjukkan penurunan.
“Data itu sudah mulai diverifikasi. Jumlahnya memang turun dibanding sebelumnya, meski saya tidak hafal angka pastinya,” jelasnya.
Meski demikian, Patmaria menegaskan penjangkauan akan terus dilakukan selama masih terdapat warga yang belum memperoleh layanan pendidikan. Koordinasi dengan perangkat wilayah dan masyarakat akan tetap dilanjutkan agar semakin banyak anak maupun warga putus sekolah kembali mengenyam pendidikan.
“Selama masih ada warga yang belum bersekolah, kami akan terus turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan RT. Harapannya mereka mengetahui bahwa masih ada kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan,” tutupnya. (*/saf)
