TARAKAN, Headlinews.id – Kelanjutan ekspor langsung komoditas perikanan dari Kalimantan Utara kembali tertahan, setelah pelaku usaha diminta melengkapi sejumlah dokumen tambahan di tengah proses pengurusan perizinan yang masih berlangsung.
Padahal sebelumnya, skema ekspor langsung melalui jalur udara dari Kaltara disebut telah berjalan dua kali dengan tujuan Hong Kong.
Salah satu pelaku usaha ekspor berinisial BA mengatakan, pada dua pengiriman sebelumnya proses berjalan menggunakan dokumen yang dipersyaratkan saat itu dan tidak terdapat permintaan tambahan dari negara tujuan. Menurut dia, proses ekspor saat itu juga telah melalui mekanisme resmi yang terhubung dengan sistem ekspor nasional.
“Info dari buyer kami sebenarnya tidak meminta dan tidak mewajibkan dokumen tambahan tersebut. Dari Bea Cukai juga waktu itu persyaratan yang diminta tidak sampai ke dokumen itu, hanya HC dari karantina. Makanya waktu dua kali pengiriman sebelumnya bisa jalan karena memang dokumen utama yang diminta sudah terpenuhi,” ujarnya, dikonfirmasi Sabtu (13/6/2026).
BA menjelaskan, sebelum adanya ekspor langsung melalui jalur udara, pengiriman komoditas selama ini lebih banyak dilakukan melalui jalur laut atau dikirim lebih dahulu ke daerah lain sebelum akhirnya diekspor ke luar negeri.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat pencatatan aktivitas ekspor dan nilai ekonomi tidak selalu tercermin sebagai ekspor yang berasal langsung dari Kaltara.
Menurut BA, ekspor langsung menjadi peluang agar produk daerah dapat keluar langsung dari wilayah asal sekaligus memperkuat aktivitas logistik internasional dari Kaltara.
Namun saat persiapan pengiriman berikutnya dilakukan, BA mengaku mendapat arahan untuk melengkapi sejumlah dokumen tambahan yang berkaitan dengan sektor kelautan dan pengawasan mutu.
“Kalau memang harus dipenuhi ya kami ikut. Kita bukan enggak mau urus perizinan. Cuma sekarang sistemnya berjenjang dan terkoneksi. Jadi saya tidak bisa masuk urus ke DKP dan Balai Mutu (Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan) kalau izin basic saya belum selesai,” katanya.
Menurut BA, hambatan utama saat ini berada pada proses perizinan berbasis OSS yang mensyaratkan pemenuhan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), sebelum dapat melanjutkan pengurusan dokumen lanjutan.
Ia menjelaskan, sebelum masuk ke tahapan perizinan sektor perikanan dan mutu, pelaku usaha harus terlebih dahulu menyelesaikan izin dasar seperti NIB, PKKPR dan persyaratan lain yang terhubung dalam sistem. Proses tersebut berkaitan dengan kesesuaian lokasi usaha dan gudang terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku.
“Kendalanya di tata ruang. Jadi lokasi usaha dan gudang itu harus sesuai dulu dengan sistem yang ada. Kalau izin dasar belum keluar, saya enggak bisa lanjut ke DKP, habis itu ke Balai Mutu. Step-nya memang begitu, enggak bisa potong kompas karena dia terkoneksi di sistem,” ujarnya.
Di tengah proses tersebut, BA juga mengaku sempat menjalani pemeriksaan saat persiapan pengiriman ketiga dua pekan lalu.
Menurut BA, pemeriksaan saat itu melibatkan unsur Dinas Kelautan dan Perikanan serta Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan.
“Sanksinya administratif. Artinya kami belum bisa melakukan kegiatan berusaha sampai perizinannya selesai. Ya sebagai pelaku usaha kita ikut aturan. Cuma harapannya kalau memang ada standar yang harus dipenuhi, sinkron dari awal supaya pelaku usaha bisa menyesuaikan,” ujarnya.
Selain persoalan perizinan, BA juga menyoroti penerapan pengawasan pada jalur distribusi lainnya.
Selama ini pengiriman komoditas dari Kaltara juga banyak dilakukan melalui jalur laut maupun melalui titik keberangkatan di luar daerah sebelum akhirnya masuk ke pasar internasional.
Ia berharap terdapat penjelasan mengenai standar dokumen dan mekanisme pengawasan yang diterapkan pada masing-masing jalur pengiriman.
“Supaya tidak ada perbedaan kebijakan di tengah jalan. Sebagai pelaku usaha, yang penting kami legal, bayar pajak, dan prosesnya jelas. Karena Kaltara punya banyak jalur distribusi, jangan sampai hanya satu jalur yang mendapat perhatian lebih.” katanya.
BA mengaku tertundanya pengiriman turut berdampak terhadap produk yang telah dipersiapkan untuk pasar ekspor. Sebagian produk akhirnya dialihkan ke pasar lokal dan sebagian kembali dikirim melalui jalur laut.
“Rugi pasti ada. Karena kita beli produk dengan harga yang disiapkan untuk ekspor. Akhirnya barang dialihkan dulu, yang penting modal bisa kembali walaupun tidak penuh,” ujarnya.
Menurut BA, keberlanjutan ekspor langsung penting karena dapat membuka akses pasar yang lebih luas, memperpendek rantai distribusi serta memberi nilai tambah terhadap komoditas daerah.
Ia menilai keberadaan jalur ekspor langsung juga dapat menjadi momentum bagi Kaltara yang saat ini telah memiliki status bandara internasional agar aktivitas logistik dan perdagangan lintas negara dapat berkembang lebih jauh.
“Kalau bisa ekspor langsung dari Kaltara, nilai tambahnya bisa kembali ke daerah. Misalnya komoditas seperti rumput laut, udang, kepiting, dan ikan. Kalau rantainya lebih pendek, nelayan dan pelaku usaha juga bisa mendapatkan harga yang lebih baik,” pungkasnya. (saf)
