TARAKAN, Headlinews.id – BPS Kota Tarakan mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Tarakan yang berlangsung sejak Mei hingga Agustus mendatang. Pendataan kali ini turut menyasar pelaku usaha online, reseller hingga jasa titip (jastip) yang selama ini sulit terdeteksi dalam pendataan konvensional.
Kepala BPS Tarakan, Umar Riyadi mengatakan pelaksanaan sensus dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung sejak Mei hingga pertengahan Juni 2026 dengan sasaran usaha menengah dan usaha besar.
“Kami siapkan sebanyak 169 petugas untuk diterjunkan dalam pelaksanaan sensus ini. Terdiri dari 148 petugas pencacah dan 21 petugas pengawas,” ujarnya.
Menurut Umar, pada tahap pertama perusahaan diminta melakukan pengisian data secara mandiri melalui metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) menggunakan tautan resmi yang dibagikan BPS.
“Unit usaha besar maupun menengah diminta mengisi link yang dibagikan BPS secara mandiri,” ujarnya.
BPS juga memberikan pendampingan kepada perusahaan dalam proses pengisian data, termasuk melalui sosialisasi langsung kepada pelaku usaha di Kalimantan Utara.
“Kalau petugas datang langsung ke perusahaan dan menanyakan banyak hal, kadang sumber datanya berasal dari berbagai divisi. Itu akhirnya membuat proses jadi lama,” katanya.
Ia menjelaskan pengisian mandiri dinilai lebih efektif karena perusahaan dapat mengoordinasikan data dari masing-masing bagian, mulai dari produksi, sumber daya manusia hingga keuangan sebelum diinput ke sistem.
“Kalau diisi secara mandiri, mereka punya waktu untuk berkoordinasi antar divisi agar data sensus bisa diisi secara lengkap,” ujarnya.
BPS sebelumnya juga telah mengumpulkan sejumlah perusahaan sawit di Kalimantan Utara untuk sosialisasi sekaligus pembagian tautan pengisian data sensus ekonomi.
Selanjutnya, tahap kedua akan dimulai pada 15 Juni hingga Agustus 2026 melalui metode door to door atau pendataan dari rumah ke rumah.
“Di tahap kedua ini, petugas akan menyisir seluruh wilayah permukiman untuk memvalidasi data usaha sekaligus memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” bebernya.
Menurut Umar, metode door to door diperlukan untuk menangkap perubahan pola ekonomi masyarakat yang kini semakin berkembang ke platform digital.
“Sekarang pola transaksi masyarakat sudah berubah. Ada yang bilang jualan di toko sepi, tapi jualan online ramai. Ini yang perlu ditangkap datanya,” katanya.
Ia menilai banyak usaha berbasis digital yang tidak terlihat secara langsung sehingga perlu didata melalui kunjungan lapangan, termasuk reseller dan pelaku usaha jasa titip.
“Sambil mendata rumah, kami juga ingin menangkap usaha-usaha yang selama ini tidak terlihat secara langsung, misalnya reseller atau pelaku jasa titip,” ucapnya.
Selain mendata aktivitas ekonomi masyarakat, petugas juga akan memperbarui data sosial ekonomi masyarakat ketika melakukan kunjungan ke rumah warga.
Untuk memastikan keamanan masyarakat saat pendataan berlangsung, seluruh petugas sensus dibekali kartu identitas resmi dengan barcode serta atribut rompi khusus BPS.
Informasi terkait identitas petugas juga telah disosialisasikan melalui media sosial resmi BPS agar masyarakat dapat mengenali petugas yang datang melakukan pendataan.
“Petugas sensus wajib memiliki identitas resmi berupa ID card dengan barcode yang memuat nama dan tugasnya,” jelas Umar.
Pendataan dilakukan menggunakan aplikasi digital sehingga data responden langsung masuk ke server BPS tanpa menggunakan formulir kertas.
“Data tidak lagi menggunakan kertas, semuanya sudah berbasis aplikasi agar lebih cepat dan akurat,” katanya
Ia menambahkan waktu pendataan bersifat fleksibel menyesuaikan kondisi responden, termasuk kemungkinan dilakukan pada malam hari maupun hari libur.
BPS juga membangun koordinasi dengan lurah dan ketua RT agar masyarakat mengetahui identitas petugas yang akan melakukan pendataan di lingkungan masing-masing.
“Harapannya masyarakat bisa menerima petugas dengan baik dan memberikan data yang benar agar hasil sensus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini,” pungkasnya. (saf)
