MALINAU, Headlinews.id – Perbaikan akses jalan eks PT Sumalindo yang menghubungkan wilayah pedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih menghadapi sejumlah kendala. Selain kondisi jalan yang lama mengalami kerusakan, pekerjaan di lapangan ikut terhambat kemarau karena pengiriman material, alat berat, logistik dan BBM tidak berjalan sesuai rencana.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala mengatakan pekerjaan pada ruas tersebut dilakukan bertahap setelah lama minim perawatan. Salah satu bagian yang telah ditangani berada dari titik nol eks Sumalindo hingga Kilometer 95, sementara pemerintah daerah masih mendorong kelanjutan pekerjaan menuju wilayah Kaltara.
“Jalan ini sudah lama tidak mendapat perawatan setelah aktivitas Sumalindo berhenti. Sekarang sudah ada pengerjaan bertahap, termasuk dari perusahaan yang mengembangkan PLTA di Kilometer 95. Saya sendiri pernah ikut memperbaiki ruas ini pada 2012,” kata Ingkong.
Perbaikan dari titik nol hingga Kilometer 95 telah disepakati PT Tujuan Mulia Makmur (TMM) bersama Pemerintah Provinsi Kaltim. Pekerjaan tersebut direncanakan berlanjut hingga Kilometer 122, yakni kawasan perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu, Kaltim, dengan Kabupaten Malinau, Kaltara.
Dari titik tersebut, pemerintah Kaltara mengupayakan akses diteruskan sampai Kilometer 147. Ingkong menyebut terdapat sekitar 25 kilometer ruas yang berada di wilayah Kaltara dan diharapkan ikut mendapat penanganan.
“Dari Kilometer 122 sampai 147 itu yang kami kejar untuk bisa fungsional. Kalau dari titik nol sampai Kilometer 95, perusahaan sudah mengerjakan dengan konstruksi beton. Untuk ruas di Kaltara, kita dorong dulu supaya aksesnya bisa dilalui dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pembicaraan mengenai kelanjutan pekerjaan masih berlangsung bersama pihak perusahaan. Pemerintah juga mengaitkan pembahasan tersebut dengan dampak pembangunan bendungan PLTA terhadap masyarakat di Kecamatan Sungai Boh dan kawasan Apau Kayan.
Di lapangan, kemarau cukup memengaruhi kelancaran pekerjaan. Pengiriman kebutuhan proyek yang sebelumnya direncanakan menggunakan jalur sungai dari Samarinda menghadapi kendala akibat kondisi air yang surut.
“Sekarang persoalannya ada di pengangkutan. Kemarau membuat jalur sungai sulit digunakan untuk membawa alat berat, material, logistik dan BBM. Barang yang dibutuhkan untuk pekerjaan masih tertahan di beberapa lokasi,” jelas Ingkong.
Pengerjaan ruas tersebut disebut telah berjalan lebih dari satu tahun. Pemprov Kaltara masih menunggu pembicaraan lanjutan antara perusahaan dan pihak terkait untuk menentukan pola pekerjaan berikutnya, sembari mengikuti perkembangan di lapangan.
Persoalan lain muncul pada kebutuhan pelebaran jalan di wilayah Mahakam Ulu. Sebagian lahan warga masih belum dapat digunakan karena belum tercapai kesepakatan mengenai ganti rugi. Kondisi ini ikut memengaruhi rencana penanganan pada sejumlah titik.
Ingkong meminta pemerintah daerah di Mahakam Ulu dan Malinau ikut membantu komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, keberadaan akses tersebut berkaitan langsung dengan pergerakan warga dari kawasan pedalaman dan distribusi hasil perkebunan.
“Jalan ini dipakai masyarakat dari wilayah pedalaman, termasuk Apau Kayan. Jadi aksesnya harus kita jaga supaya mobilitas warga dan pengangkutan hasil perkebunan bisa berjalan. Persoalan lahan juga perlu diselesaikan dengan komunikasi yang baik bersama masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, pembangunan PLTA di Kilometer 95 masih membutuhkan waktu sebelum dapat beroperasi. Ingkong memperkirakan pembangkit tersebut baru menghasilkan listrik sekitar lima hingga enam tahun mendatang.
Setelah beroperasi, pengelolaan pembangkit direncanakan melibatkan PLN. Penyediaan listrik juga disiapkan untuk desa-desa di sekitar pembangkit dan wilayah yang terdampak pembangunan.
“Nanti setelah pembangkit selesai, pengelolaannya diserahkan kepada PLN. Kebutuhan listrik untuk desa-desa sekitar juga sudah masuk dalam perencanaan, sehingga akses listrik dan pembangunan infrastruktur bisa berjalan bersama,” pungkasnya. (saf)
