TANJUNG SELOR, Headlinews.id – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026, Selasa (18/11/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie.
“Kita sangat berharap, fraksi-fraksi bisa mengupas dan menguliti rencana APBD yang diajukan pemerintah. Dari pandangan-pandangan fraksi itu, nanti kita akan tahu jawaban pemerintah. Jadi mereka sudah mengajukan rencana APBD yang mau dibahas di 2026,” kata Achmad Djufrie.
Achmad menjelaskan, DPRD akan membahas KUA-PPAS melalui enam fraksi yang ada, masing-masing menilai apa yang menjadi harapan terhadap penggunaan anggaran tersebut.
“Fraksi mengharapkan pemerintah konsekuen sesuai dengan rencana kerja yang sudah disepakati. Artinya, dengan visi-visi gubernur masuk, jangan sampai keluar dari visi tersebut. Jadi kita tetap ‘on the track’, sesuai dengan apa yang dibicarakan di awal dan harus dilaksanakan di 2026,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran, mengingat keterbatasan keuangan daerah.
“Kita satu pandangan, meningkat efisiensi dengan anggaran yang sangat terbatas. OPD yang ada harus menggunakan anggaran sesuai dengan proporsi yang ada. Pelaksanaan yang prioritas saja, yang tidak prioritas dilaksanakan belakangan. Pendidikan dan kesehatan sudah pasti, sekitar 20 dan 10 persen tidak bisa ditawar-tawar. Infrastruktur yang paling menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” jelasnya.
Achmad menambahkan, pembagian anggaran infrastruktur akan menyesuaikan dengan keterbatasan keuangan daerah.
“Dari pandangan fraksi ini, infrastruktur lebih mengurangi kebatasan atau disesuaikan agar adil bagi semua. Namun anggarannya masih terlihat sangat kecil,” ungkapnya.
Ketua DPRD menyoroti besarnya belanja daerah, termasuk gaji dan operasional yang mencapai sekitar Rp1,7 triliun, dibandingkan total anggaran sekitar Rp2,2 triliun.
“Dewan meminta agar belanja-belanja daerah tahun depan dikurangi, fokus pada yang prioritas. Misalnya, belanja dan gaji sangat besar, harus seimbang. Dari dua ini, paling tidak 1,1 triliun untuk belanja, 1,1 triliun untuk kegiatan infrastruktur tahun depan,” tutup Achmad.(rn)
