SAMARINDA, Headlinews.id – Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan Timur dalam beberapa bulan terakhir mendorong pemerintah provinsi mendesak kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud membahas persoalan tersebut bersama jajaran DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Samarinda saat pertemuan di ruang kerjanya, Selasa (20/10/2026). Dalam pertemuan itu, ia meminta ketersediaan BBM dan LPG tetap terjaga serta penyalurannya berjalan tanpa hambatan.
“Kami meminta seluruh pihak terkait menjaga pasokan BBM dan LPG. Jangan sampai distribusinya tersendat karena hal itu dapat mengganggu aktivitas masyarakat,” kata Rudy Mas’ud.
Kelancaran distribusi Pertalite dan Solar bersubsidi turut disorot karena kedua jenis BBM tersebut digunakan masyarakat untuk menunjang berbagai aktivitas. Rudy meminta Hiswana Migas ikut memastikan penyaluran berlangsung sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kesulitan bagi konsumen.
“Pertalite dan Solar bersubsidi ini banyak digunakan masyarakat. Penyalurannya harus diawasi supaya sesuai aturan dan masyarakat tidak semakin kesulitan mendapatkan BBM,” tegasnya.
Antrean panjang di SPBU juga berpotensi mengganggu kegiatan warga yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja maupun menjalankan usaha. Karena itu, pemerintah provinsi mendorong penanganan distribusi secara cepat agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
Selain BBM, ketersediaan LPG turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Pemerintah provinsi menghendaki pasokan energi untuk kebutuhan rumah tangga dan kegiatan usaha tetap tersedia di titik-titik distribusi.
Persoalan pasokan BBM juga berkaitan dengan penetapan kuota untuk memenuhi kebutuhan daerah. Wakil Gubernur Kaltim Dr H Seno Aji sebelumnya meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan dan Hiswana Migas memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan BBM dan LPG.
Dalam pembahasan kuota 2026, Seno menyampaikan bahwa usulan kebutuhan BBM Kaltim mencapai 1 juta kiloliter. Jumlah yang tersedia setelah pembahasan dan penyesuaian, menurutnya, masih harus dicermati bersama agar kebutuhan daerah dapat terakomodasi.
“Usulan kebutuhan BBM Kaltim mencapai 1 juta kiloliter. Kami perlu melihat kembali besaran alokasi yang tersedia supaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah,” ujar Seno.
Seno juga meminta pembahasan kebutuhan BBM untuk 2027 dimulai lebih awal. Dengan demikian, penetapan alokasi dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur.
“Kalau pembahasannya dimulai lebih awal, kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi di Kaltim bisa menjadi pertimbangan dalam menetapkan alokasi BBM untuk 2027,” pungkasnya. (fn/*)
