SAMARINDA, Headlinews.id– Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan belum dibayarkannya dana kurang salur memberi tekanan terhadap kemampuan fiskal pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Kondisi tersebut memengaruhi postur APBD sejumlah daerah, termasuk meningkatnya persentase belanja pegawai dan ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, bersama para bupati dan wali kota di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026).
Pertemuan itu digelar untuk menghimpun kondisi keuangan yang dihadapi masing-masing daerah setelah kebijakan pemangkasan transfer dari pemerintah pusat.
Rudy Mas’ud mengatakan hampir seluruh pemerintah kabupaten dan kota menyampaikan persoalan yang serupa. Selain menghadapi pengurangan transfer, daerah juga masih menunggu penyelesaian dana kurang salur dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai triliunan rupiah di Kalimantan Timur.
“Yang kami sampaikan adalah kondisi riil yang sedang dihadapi daerah. Program pembangunan tetap harus berjalan, sementara kemampuan fiskal mengalami perubahan setelah adanya pemangkasan transfer,” ujarnya.
Ia menjelaskan berkurangnya transfer pusat membuat ruang gerak daerah dalam menyusun anggaran semakin terbatas. Meski demikian, belanja yang bersifat wajib tetap harus dipenuhi sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program.
Persoalan dana kurang salur juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Dana yang belum diterima daerah dinilai berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program yang telah disusun dalam APBD.
“Dana yang menjadi hak daerah tentu sangat dibutuhkan. Penyelesaiannya akan kami sampaikan langsung kepada pemerintah pusat agar ada kepastian bagi seluruh kabupaten dan kota,” katanya.
Rudy menyebut pemerintah provinsi bersama seluruh kepala daerah akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo.
Langkah itu ditempuh agar pemerintah pusat memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi fiskal daerah penghasil migas dan batu bara di Kalimantan Timur.
Ia mengajak seluruh bupati dan wali kota menyampaikan aspirasi dalam satu sikap yang sama sehingga pesan yang dibawa dapat diterima secara utuh oleh pemerintah pusat.
“Provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kepentingan yang sama. Kami akan datang bersama, menyampaikan persoalan yang dihadapi daerah, lalu mendengar solusi yang disiapkan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur sebagai bagian dari penyelarasan langkah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyikapi perubahan kebijakan transfer ke daerah serta penyelesaian dana kurang salur. (**)
