TARAKAN, Headlinews.id – Pelaksanaan piloting Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SMHKP) di Kalimantan Utara sebagai salah satu lokasi pilot project disebut tidak menghambat aktivitas ekspor. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tarakan memastikan pelayanan tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan eksportir.
Kepala BPPMHKP Tarakan, Piyan Gustaffiana mengatakan pelaksanaan piloting merupakan kolaborasi antara Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin).
“Ya, terkait dengan piloting, alhamdulillah kita bisa lakukan kegiatan itu dengan baik dan lancar. Kolaborasi antara BPPMHKP dan Barantin dalam kegiatan yang berlangsung di Kaltara sebagai salah satu provinsi yang menjadi pilot project piloting SMHKP dan KI juga berjalan baik. Saya pastikan kegiatan itu lancar, tidak ada kendala, tidak ada satu pun penolakan kegiatan terkait dengan ekspor,” kata Piyan, Selasa (1/9/2026).
Piyan menjelaskan piloting pertama berlangsung sejak 22 Juli hingga 5 Agustus. Setelah periode tersebut, evaluasi terus dilakukan dan pelaksanaan piloting masih berjalan hingga saat ini. Salah satu aspek yang menjadi bahan evaluasi adalah waktu pelayanan bagi pelaku usaha.
Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan proses pelayanan saat ini lebih fleksibel. Pola H-1 yang sebelumnya berkaitan dengan pengajuan dan keberangkatan disebut sudah tidak menjadi persoalan sehingga eksportir memiliki ruang waktu yang lebih fleksibel untuk mengatur pengiriman.
“Dan kegiatan yang berlangsung dari 22 Juli sampai 5 Agustus itu piloting pertama, dan kemudian dilanjutkan kembali sampai saat ini. Evaluasi-evaluasi sudah dilakukan, terutama terkait dengan waktu. Saat ini sudah tidak ada lagi H-1, bahkan keberangkatan itu bisa dilakukan sangat fleksibel,” ujarnya.
Piyan mengatakan Balai Mutu Tarakan juga menyiapkan pelayanan selama 24 jam. Petugas berada dalam kondisi siap sehingga permohonan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti.
“Dan kami memastikan pelayanan 24 jam. Kita fokus mengawal piloting ini bagaimana pelaku usaha mendapatkan layanan terbaik, menerapkan standar dan seluruh prosedur, serta memastikan mutu dari produk itu bisa terjamin,” katanya.
Dari sisi waktu pelayanan, Piyan menyebut janji layanan SMHKP berada pada kisaran 58 menit. Namun, dengan kesiapan tim pelayanan, proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat ketika permohonan telah masuk.
“Tapi kita layani bisa di bawah itu, mungkin 10 sampai 15 menit sudah bisa diselesaikan. Apalagi saat ini para pelaku usaha sudah mulai bisa beradaptasi untuk melaksanakan kegiatan piloting ini dengan mudah dan lancar,” ujarnya.
Ia menegaskan kecepatan pelayanan juga berkaitan dengan karakteristik produk perikanan yang membutuhkan penanganan cepat. Piyan menyebut aspek kesegaran atau freshness produk tidak menjadi hambatan selama proses pelayanan dapat segera dilakukan.
“Dari sisi waktu, saya kira itu tidak ada hambatan untuk kegiatan ekspornya. Janji layanan kita 58 menit, itu kita bisa press lagi karena tim kita di tim pelayanan itu standby. Begitu ada permohonan, kita langsung lakukan pelayanan, sehingga tidak ada hambatan terkait dengan waktu,” kata Piyan.
Dalam pelaksanaan piloting, SMHKP juga berkaitan dengan dokumen yang diterbitkan Badan Karantina. Piyan menjelaskan data pada Sertifikat Kesehatan Ikan (KI.1) yang diterbitkan Badan Karantina harus sesuai dengan data SMHKP yang diterbitkan Badan Mutu ketika proses ekspor dilakukan.
Kesesuaian data tersebut diperlukan agar tidak terjadi hambatan pada tahapan pengajuan dokumen karantina. Menurut Piyan, persoalan yang ditemukan dalam proses SMHKP akan dievaluasi dan diselesaikan agar tidak menjadi penghambat pada KI.1.
“Data SMHKP yang sudah diterbitkan itu pasti akan sama dengan data KI ketika akan melakukan kegiatan ekspor. Sehingga hambatan-hambatan di SMHKP yang menjadi stopper-nya KI, itu kita bisa selesaikan semuanya,” ujarnya.
Piyan mengatakan penerapan SMHKP dan KI.1 merupakan bagian dari proses untuk memastikan produk perikanan yang diekspor memenuhi standar mutu, keamanan, dan kesehatan ikan. Ketentuan tersebut mencakup produk dalam kondisi segar, beku maupun hidup untuk konsumsi manusia.
“Ini bicara tentang bagaimana regulasi bisa berjalan. Setiap pelaku usaha dapat memastikan produk yang dihasilkan, baik itu yang segar, beku, maupun yang hidup untuk konsumsi manusia, dilengkapi dengan SMHKP, ditambah diperkuat dengan KI terkait dengan kesehatan ikannya,” katanya.
Menurut Piyan, sertifikasi tersebut juga memberikan kepastian kepada pembeli di negara tujuan mengenai kondisi produk yang dikirim dari Indonesia. Jaminan mutu dan keamanan dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk perikanan Kaltara.
“Nah, jaminan itu yang memberikan keyakinan kepada para buyer, para pembeli di negara tujuan bahwa semua produk yang dihasilkan oleh Indonesia ini memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kita bisa bersaing di semua negara,” ujarnya.
Ia menyebut komoditas perikanan Kaltara yang masuk dalam kegiatan ekspor tidak terbatas pada kepiting. Produk lain seperti bandeng, udang dan udang windu juga disebut telah aktif dikirim ke pasar luar negeri.
Piyan mengatakan sejumlah negara telah menjadi tujuan ekspor produk perikanan Kaltara, di antaranya Jepang, China, Hong Kong dan beberapa negara Uni Eropa. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan peluang pengembangan pasar masih terbuka.
“Harapannya ketika Kaltara ini menjadi satu percontohan, bagaimana sektor kelautan perikanan di Kaltara ini memiliki kualitas produk yang bisa berdaya saing di pasar global,” kata Piyan.
Terkait pengiriman produk perikanan ke Tawau, Piyan mengatakan persoalannya tidak hanya mengenai apakah dokumen SMHKP dibutuhkan atau tidak oleh negara tujuan. Menurutnya, piloting tersebut menjadi bagian dari penerapan regulasi Indonesia untuk memastikan produk yang keluar dari wilayah Indonesia memenuhi standar yang ditetapkan.
Ia menilai Kaltara sebagai wilayah perbatasan memiliki potensi besar untuk mengembangkan perdagangan produk perikanan. Potensi tersebut menurutnya perlu diarahkan agar pelaku usaha di daerah semakin kuat dan mampu memperluas pasar.
Piyan juga mengingatkan Tarakan memiliki sejarah sebagai daerah yang dikenal dengan komoditas kepiting. Ia berharap perdagangan komoditas tersebut tetap berkembang dari daerah asalnya dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha perikanan di Kaltara.
“Saya dengar dulu Kaltara, khususnya Tarakan, adalah Crab City. Jangan sampai kemudian Crab City-nya berpindah di Tawau. Sehingga kita sebagai pemerintah hadir di sini, bagaimana masyarakat, pelaku usaha perikanan bisa lebih mandiri, bisa lebih kuat,” ujarnya.
Menurut Piyan, penguatan standar mutu perlu berjalan bersama dengan pengembangan akses pasar. Ia berharap Kaltara tidak sekadar menjadi daerah pemasok, tetapi mampu meningkatkan pengiriman produk perikanan langsung dari daerah ke negara-negara tujuan.
“Kita yakin dari Kaltara ini kita bisa lakukan akselerasi ekspor ke negara-negara tujuan yang memang membutuhkan produk perikanan yang sangat melimpah di Kaltara ini,” tutup Piyan. (saf)
