TARAKAN, Headlinews.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Tarakan Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tarakan, Senin (15/6/2026). Aksi ini melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus, organisasi Cipayung, serta elemen masyarakat.
Massa memulai pergerakan dari titik kumpul di Graha Pemuda KNPI, Kampung Empat, kemudian melakukan long march melintasi Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Yos Sudarso, Simpang Empat GTM, kawasan BTM, hingga Jalan Jenderal Sudirman sebelum tiba di Gedung DPRD Kota Tarakan.
Koordinator lapangan aksi, Anhari Firdaus, mengatakan aksi tersebut merupakan konsolidasi berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah daerah maupun pusat.
Ia menyebut peserta aksi berasal dari berbagai organisasi mahasiswa, di antaranya UBT, BEM UBT, BEM STIE Bulungan Tarakan, BEM Fakultas Universitas Borneo Tarakan, serta Politeknik Bisnis Kaltara, termasuk organisasi Cipayung.
Anhari memaparkan terdapat sembilan tuntutan utama dalam aksi tersebut yang mencakup isu ekonomi, kebijakan nasional, hingga tata kelola pemerintahan daerah.
“Tuntutan kami mencakup penurunan harga BBM dan bahan pokok, penguatan nilai tukar rupiah, serta penghentian program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih. Kami juga menolak RUU Polri dan TNI serta meminta pemurnian 20 persen APBN untuk pendidikan dan kesehatan,” kata Anhari.
Ia melanjutkan, tuntutan lainnya mencakup isu kesejahteraan tenaga pendidik dan keterbukaan anggaran daerah.
“Selain itu, kami menuntut kesejahteraan guru di Kalimantan Utara, transparansi APBD Kota Tarakan, pelibatan publik dalam setiap kebijakan, serta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset,” ujarnya.
Selain tuntutan utama tersebut, massa aksi juga menyoroti rencana perpindahan pusat pemerintahan Kota Tarakan yang dinilai menelan anggaran besar di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami menolak hal tersebut karena melihat kondisi negara yang sedang melakukan efisiensi anggaran. Kebijakan pemerintah daerah seharusnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak, terutama yang terlibat dalam pembangunan,” kata Anhari.
Dari sembilan tuntutan yang disampaikan, isu bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian utama massa aksi. Mereka menilai keterbatasan distribusi serta potensi peralihan ke BBM non-subsidi berdampak langsung terhadap masyarakat kecil.
“Ketika stok subsidi terbatas, masyarakat akan beralih ke BBM non-subsidi seperti Pertamax yang harganya mencapai sekitar Rp17.000 di Kalimantan Utara. Itu menjadi prioritas kami,” ujarnya.
Massa juga menolak sejumlah kebijakan nasional seperti program makan bergizi gratis (MBG) serta Koperasi Merah Putih. Selain itu, mereka kembali menegaskan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Polri dan TNI yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi 1998.
Di tingkat daerah, massa turut mendorong percepatan pembahasan Perda Kepemudaan dan Perda Pekerja Lokal agar membuka akses kerja bagi lulusan perguruan tinggi maupun sekolah di Kota Tarakan.
Anhari menyebut DPRD Kota Tarakan telah menyatakan menerima seluruh tuntutan yang disampaikan massa aksi dan memberikan batas waktu tindak lanjut selama dua hari.
“DPRD sudah mengamini seluruh tuntutan kami, dan kami memberi batas waktu dua hari,” kata dia.
Ia menambahkan, apabila tidak ada tindak lanjut dalam waktu tersebut, pihaknya akan melakukan langkah lanjutan.
“Kami akan melakukan follow up,” ujarnya. (saf)
