BANJARMASIN, Headlinews.id – Aliansi Pemuda Kalimantan dan Sumatra kembali menggelar aksi terkait gangguan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dalam aksi jilid II tersebut, massa mendesak PT PLN (Persero) memberikan kepastian penanganan sekaligus membuka penjelasan mengenai kondisi kelistrikan yang masih berdampak pada aktivitas masyarakat.
Ketua Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kalimantan dan Sumatra, Bima Sadiropa Sijabat, mengatakan aksi lanjutan tersebut menjadi bentuk tekanan agar tuntutan sebelumnya tidak berhenti tanpa kejelasan. Ia menyebut persoalan pemadaman masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.
“Aksi kedua ini kami bawa dengan tuntutan yang sama, tetapi tekanannya lebih kuat. Sampai sekarang masyarakat masih menghadapi persoalan listrik, sehingga PLN perlu memberikan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Bima.
Menurutnya, dampak pemadaman mulai dirasakan pada berbagai kegiatan masyarakat. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang terdampak karena sejumlah kegiatan usaha membutuhkan pasokan listrik untuk produksi maupun pelayanan.
“Ketika listrik terganggu, yang terdampak bukan hanya rumah tangga. Ada pelaku usaha yang produksinya berhenti, pelayanan terganggu, bahkan ada barang yang berisiko rusak. Kerugian seperti ini tidak bisa terus dianggap sebagai dampak biasa,” ujarnya.
Aliansi meminta PLN menyampaikan kondisi sebenarnya di lapangan kepada masyarakat. Penjelasan tersebut dinilai perlu mencakup penyebab gangguan, perkembangan perbaikan, serta langkah yang disiapkan untuk mencegah persoalan serupa kembali terjadi.
“Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui listrik padam tanpa tahu persoalannya apa, perbaikannya sampai mana dan kapan pasokan bisa kembali stabil,” tegas Bima.
Tuntutan juga diarahkan kepada pemerintah agar mengevaluasi kinerja Direktur Utama PLN. Selain itu, Aliansi Pemuda Kalimantan dan Sumatra meminta aparat penegak hukum membuka dan mengusut secara transparan dugaan persoalan dalam pengadaan batu bara untuk kebutuhan PLN.
Bima menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi pelayanan publik. Stabilitas pasokan listrik, menurutnya, berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Persoalan listrik tidak bisa hanya dilihat sebagai urusan internal perusahaan. Ketika gangguannya berdampak luas, masyarakat juga berhak mempertanyakan bagaimana sistemnya dikelola dan siapa yang bertanggung jawab ketika pelayanan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Aliansi juga menyiapkan langkah lanjutan apabila tuntutan dalam aksi jilid II tidak memperoleh respons. Bima menyebut pihaknya akan mengonsolidasikan massa untuk menentukan bentuk aksi berikutnya.
“Kalau setelah aksi ini tetap tidak ada respons yang jelas, kami akan duduk bersama untuk menentukan langkah berikutnya. Salah satu yang akan menjadi bahan pembahasan adalah penutupan jalur Sungai Mahakam dan Sungai Barito,” ujarnya.
Ia menegaskan rencana tersebut merupakan bagian dari opsi aksi yang akan dibahas dalam konsolidasi. Aliansi masih menunggu respons dari pihak terkait sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Kami masih membuka ruang bagi PLN dan pemerintah untuk memberikan jawaban. Namun, kalau tuntutan masyarakat terus diabaikan, tentu gerakan berikutnya akan kami siapkan dengan lebih serius,” kata Bima.
Bima menambahkan, Kalimantan memiliki posisi penting dalam perekonomian dan sektor energi nasional. Karena itu, ia menilai kondisi pelayanan listrik di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian yang sebanding dengan peran Kalimantan dalam menopang kebutuhan energi nasional.
“Jangan sampai daerah yang punya peran besar dalam menopang energi nasional justru masyarakatnya harus berulang kali menghadapi persoalan listrik. Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar penjelasan, tetapi perbaikan pelayanan dan kepastian bagi masyarakat,” pungkasnya. (**/saf)
