TARAKAN, Headlinews.id – Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, menyatakan pihaknya menerima dan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan massa Aliansi Tarakan Bergerak dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD, Senin (15/6/2026).
Aksi yang melibatkan ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan terkait isu ekonomi, kebijakan nasional, hingga tata kelola pemerintahan daerah.
Yunus menegaskan DPRD menghormati penyampaian aspirasi di ruang publik dan akan menyalurkan seluruh tuntutan tersebut sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku.
“Tuntutan dari adik-adik mahasiswa kami terima dan akan kami sampaikan ke pemerintah pusat, termasuk juga kami tindak lanjuti pada level pemerintah daerah sesuai kewenangan yang ada di DPRD,” kata Muhammad Yunus.
Terkait sejumlah isu yang disorot, seperti program Koperasi Merah Putih dan kebijakan nasional lainnya, DPRD menyatakan akan melakukan kajian bersama pihak terkait sebelum mengambil sikap lebih lanjut.
Yunus juga menyinggung perlunya pendalaman terhadap sejumlah program yang dinilai perlu evaluasi, termasuk pelibatan perangkat daerah teknis dalam proses klarifikasi di lapangan.
“Beberapa hal memang perlu kita lihat secara langsung dan kita kaji bersama. Tidak bisa langsung diputuskan, harus ada mekanisme dan kajian terlebih dahulu, termasuk melibatkan komisi terkait,” ujarnya.
Sementara itu, terkait isu harga tiket dan layanan transportasi di wilayah tertentu, DPRD menyebut akan melakukan pengecekan lapangan bersama instansi teknis untuk memastikan validitas informasi yang diterima.
Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), DPRD menilai evaluasi tetap diperlukan pada aspek pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait standar operasional dan efektivitas distribusi program.
“Kalau MBG memang perlu dievaluasi, terutama yang tidak sesuai SOP. Kami di daerah berperan dalam pengawasan, termasuk melihat langsung pelaksanaan di lapangan,” kata Yunus.
Terkait mekanisme penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat, DPRD menegaskan akan menggunakan jalur kelembagaan, baik melalui kementerian terkait maupun forum resmi legislatif.
“Alurnya tetap melalui mekanisme yang ada, kami akan teruskan melalui jalur resmi, termasuk ke pemerintah pusat sesuai bidang masing-masing,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai potensi tindak lanjut lebih jauh atas tuntutan mahasiswa, Yunus menyebut hal tersebut akan bergantung pada hasil pembahasan internal DPRD.
“Semua akan kita tindak lanjuti sesuai mekanisme. Prinsipnya kami terbuka dan menampung aspirasi yang disampaikan,” kata dia. (saf)
