NUNUKAN, Headlinews.id — Kebijakan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah dinilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan birokrasi. Selama dilakukan sesuai aturan, langkah tersebut disebut sebagai hal yang lumrah dalam sistem pemerintahan.
Pandangan itu disampaikan anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, saat rapat dengar pendapat yang membahas isu mutasi ASN, beberapa waktu lalu.
Menurut Andre, perubahan susunan pejabat atau pegawai kerap terjadi seiring pergantian kepemimpinan. Kondisi tersebut, kata dia, merupakan bentuk penyesuaian organisasi agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif.
“Perubahan dalam birokrasi itu sesuatu yang biasa. Hampir setiap pergantian pimpinan pasti diikuti penyesuaian di dalam struktur,” ujarnya.
Ia menilai polemik yang muncul seharusnya tidak berkembang berlebihan, mengingat mekanisme mutasi ASN telah diatur secara ketat oleh pemerintah pusat.
“Prosesnya tidak sederhana. Ada tahapan yang harus dilalui, termasuk persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara,” katanya.
Andre menegaskan, keberadaan rekomendasi dari BKN menjadi indikator kebijakan tersebut telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau sudah mendapat persetujuan dan catatan dari BKN, berarti secara aturan sudah diperiksa. Itu yang harus dipahami,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan dinamika serupa pernah terjadi pada periode sebelumnya, sehingga polemik mutasi bukan hal baru dalam perjalanan pemerintahan daerah.
“Situasi seperti ini berulang. Jadi tidak perlu dianggap sesuatu yang luar biasa,” tambahnya.
Andre berharap perdebatan yang berkembang tidak mengganggu stabilitas birokrasi, terutama jika seluruh prosedur telah dijalankan sesuai aturan.
“Yang penting mekanismenya dijalankan dengan benar. Kalau itu terpenuhi, kebijakan tersebut seharusnya bisa diterima,” pungkasnya. (*)
