MALINAU, Headlinews.id – Sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Malinau menjadi sasaran peninjauan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 untuk memastikan efektivitas serta kesesuaian pelaksanaan program pemerintah daerah di lapangan.
Peninjauan dilakukan langsung oleh anggota Pansus LKPJ DPRD Kaltara, Pdt. Robenson Tadem dengan menyasar sejumlah titik pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Malinau.
Dalam kegiatan tersebut, Pansus menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap program pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah.
Robenson menyebutkan, kunjungan lapangan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi agar DPRD memperoleh gambaran langsung terhadap kondisi di lapangan.
“Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan perencanaan dan benar-benar memberikan manfaat,” ujarnya.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah SMA Negeri 1 Malinau. Di sekolah tersebut, Pansus menilai masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu ditingkatkan untuk menunjang proses belajar mengajar secara lebih optimal.
Robenson menegaskan bahwa peningkatan sarana pendidikan harus menjadi perhatian karena berhubungan langsung dengan kualitas pendidikan.
“Fasilitas pendidikan perlu terus ditingkatkan agar proses belajar mengajar bisa berjalan lebih nyaman dan maksimal,” katanya.
Selain itu, peninjauan juga dilakukan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Malinau. Di lokasi ini, Pansus menyoroti beberapa fasilitas pendukung, termasuk pelindung panas di area tengah sekolah yang dinilai belum optimal.
Menurutnya, fasilitas pendidikan inklusif membutuhkan perhatian khusus agar dapat menunjang kebutuhan peserta didik secara lebih baik.
“SLB harus mendapatkan perhatian yang lebih spesifik, terutama pada fasilitas yang menunjang kenyamanan siswa,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, Pansus juga meninjau pembangunan jalan tembus Gang Ambo dan Gang Tenguyun serta drainase di Gang Lunuk. Peninjauan dilakukan untuk melihat progres sekaligus kualitas pekerjaan di lapangan.
Robenson menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus benar-benar memberikan dampak langsung terhadap mobilitas dan aktivitas masyarakat.
“Setiap pembangunan infrastruktur harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh hasil peninjauan akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan LKPJ Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian tugas Pansus LKPJ DPRD Kaltara dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah selama tahun anggaran 2025.
“Semua temuan di lapangan akan kami jadikan bahan evaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah,” tegasnya.(*/saf)
