SAMARINDA, Headlinews.id — Program Gratispol Kesehatan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka kembali akses layanan bagi peserta BPJS yang sebelumnya tidak aktif.
Program tersebut menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan antara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kabupaten Kutai Barat di Kantor Dinkes Kaltim, Kamis (30/4/2026).
Audiensi ini digelar untuk membahas kejelasan kebijakan pembiayaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini ditanggung oleh pemerintah provinsi. Rombongan DPRD Kutai Barat diterima langsung Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin bersama jajaran terkait.
Jaya Mualimin menjelaskan skema Gratispol memungkinkan peserta BPJS yang sempat tidak aktif untuk kembali mengakses layanan kesehatan melalui mekanisme reaktivasi.
“Reaktivasi ini kita lakukan agar tidak ada masyarakat yang terputus dari layanan kesehatan hanya karena status kepesertaan nonaktif,” ujarnya.
Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan.
“Prinsipnya adalah memastikan layanan tetap berjalan. Jadi ketika ada peserta yang tidak aktif, kita dorong untuk diaktifkan kembali sesuai mekanisme yang berlaku,” tambahnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga masih menanggung pembiayaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebagai bagian dari perlindungan kesehatan daerah.
“Kelompok ini masih menjadi tanggung jawab bersama karena sebagian besar belum mampu secara mandiri membayar iuran, sehingga tetap kita fasilitasi,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kaltim, tercatat sebanyak 2.592 peserta JKN asal Kabupaten Kutai Barat masih dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Melalui pertemuan tersebut, Jaya Mualimin menegaskan pemerintah provinsi berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan kesehatan melalui penguatan skema pembiayaan yang ada, agar masyarakat tetap memperoleh akses layanan tanpa hambatan administratif.
“Komitmen kita adalah memastikan layanan kesehatan tetap bisa diakses masyarakat, termasuk melalui skema pembiayaan yang saat ini berjalan,” tandasnya. (*/fan)
