TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Utara menekankan pentingnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
Penekanan ini bertujuan menjaga kelancaran perputaran ekonomi daerah, mencegah pengunduran anggaran, serta memastikan seluruh program pembangunan dapat terlaksana secara efektif.
Ketua Fraksi Gerindra, Yancong, menyatakan keterlambatan pelaksanaan APBD sebelumnya berdampak pada sejumlah kegiatan pembangunan yang tertunda dan menghambat dinamika ekonomi provinsi.
Menurutnya, kelambanan pencairan anggaran berpotensi menunda manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pelaksanaan anggaran tepat waktu sangat krusial. Jika APBD molor, seluruh roda ekonomi di daerah ikut terhambat. Kita tidak ingin pengulangan keterlambatan seperti APBD tahun lalu terjadi lagi. Semua program harus bisa berjalan sesuai target agar dampaknya nyata bagi masyarakat,” ujar Yancong.
Yancong menjelaskan fraksinya mendorong pemerintah provinsi untuk menyiapkan langkah teknis yang matang, termasuk penyusunan jadwal kegiatan yang terperinci, sehingga seluruh jenis belanja daerah—belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, hingga belanja transfer ke desa dan pihak terkait—dapat terserap sesuai waktu yang telah ditentukan.
“Kita berharap setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran, tanpa terhambat administrasi yang dapat menunda implementasi program,” tambahnya.
Lebih lanjut, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra itu menekankan ketepatan waktu pelaksanaan anggaran akan berdampak langsung pada kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi lokal.
Dengan jadwal yang tepat, program pembangunan akan lebih merata dan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh masyarakat, termasuk daerah yang sulit dijangkau.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi realisasi anggaran.
Menurut Yancong, kontrol ketat dan pemantauan rutin terhadap progres pencairan dan pelaksanaan anggaran akan meminimalkan risiko keterlambatan, serta memastikan setiap program dapat dijalankan dengan akuntabilitas tinggi.
“Kontrol dan monitoring anggaran menjadi kunci agar program berjalan efektif dan tepat waktu. Dengan sistem yang jelas, pemerintah bisa segera menindaklanjuti kendala yang muncul di lapangan, sehingga tidak ada kegiatan penting yang tertunda,” jelas Yancong.
Yancong menegaskan ketepatan pelaksanaan APBD 2026 menjadi kunci utama dalam memperkuat stabilitas ekonomi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Fraksi Gerindra berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan DPRD dapat berjalan lebih intensif, sehingga seluruh program strategis dapat terealisasi dengan baik.
“Pelaksanaan anggaran yang tepat waktu bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal bagaimana masyarakat merasakan manfaat pembangunan. Inilah yang menjadi fokus kami,” pungkas Yancong. (*/saf)
