TARAKAN, Headlinews.id – Prioritas penggunaan APBD di Kalimantan Utara perlu lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anggota DPR RI Komisi II, Dedi Sitorus, menyampaikan pandangan tersebut saat dimintai tanggapan mengenai hasil survei persepsi publik yang menempatkan persoalan ekonomi sebagai salah satu keluhan utama masyarakat.
Menurutnya, pemotongan anggaran pemerintah pusat yang mulai berlaku pada 2026 bukan menjadi satu-satunya penyebab kondisi tersebut.
“Pemotongan anggaran itu kan baru satu tahun. Problem kita itu kesadaran kepala daerah untuk menggunakan anggaran sebesar-besarnya pada hal-hal yang prioritas. Daerah kita ini prioritasnya apa? Infrastruktur, kesehatan, lalu yang punya daya dorong terhadap ekonomi seperti pertanian dan nelayan,” ujarnya.
Dedi mengatakan pembangunan ekonomi tidak cukup dilakukan dengan menambah anggaran. Pemerintah daerah juga harus memastikan belanja APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu menggerakkan sektor produktif.
“Kalau yang menjadi keluhan masyarakat ekonomi, ya kita harus lihat ekosistemnya. Ekonomi itu bicara infrastruktur, kebijakan, sampai dukungan pembiayaan. Semua saling berkaitan,” katanya.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi petani dan nelayan tidak bisa dipandang secara terpisah. Infrastruktur yang belum memadai akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi sehingga mengurangi daya saing hasil usaha masyarakat.
“Kalau infrastrukturnya berantakan, petani jalannya jelek, otomatis ongkos produksinya meningkat. Petani beli pupuk mahal, jual hasilnya jatuh. Nelayan susah cari BBM, biaya logistik juga meningkat. Itu semua efeknya ke ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Ia menambahkan pemerintah daerah perlu memperkuat ekosistem komoditas unggulan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Kalimantan Utara. Intervensi, menurutnya, tidak cukup hanya pada pemasaran, tetapi juga harus menyentuh rantai pasok, kualitas bibit, hingga menjaga stabilitas harga.
“Rumput laut itu di mana peran pemerintah dalam menjaga atau menyangga harga? Apakah rantai pasoknya benar-benar lepas dari spekulan? Begitu juga hasil tambak dan sawit. Pemerintah harus hadir dari hulu sampai hilir karena ekonomi itu satu ekosistem,” tegasnya.
Dedi juga menilai Kalimantan Utara masih membutuhkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat. Berbagai program pembangunan yang mendukung sektor produktif, katanya, masih belum banyak mengalir ke provinsi termuda di Indonesia itu.
“Kampung Nelayan itu adanya di hilir. Hulunya bagaimana? Bagaimana pemerintah menjamin bibit rumput laut yang bagus, bibit sawit yang bagus. Rakyat jangan dilepas begitu saja,” katanya.
Secara khusus, ia melihat Kota Tarakan memiliki peluang besar mengembangkan sektor perdagangan, industri rumah tangga, serta pengolahan hasil perikanan dan rumput laut. Potensi tersebut, menurutnya, perlu didukung dengan kebijakan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi pelaku usaha lokal.
“Kalau di Tarakan yang harus didorong itu industri rumah tangga dan perdagangan. Di sini ada pengepul udang, rumput laut, ikan. Kebijakannya harus mengarah ke sana supaya memberi nilai tambah,” ujarnya.
Selain mengkritisi prioritas belanja daerah, Dedi juga menyoroti pembinaan pengelolaan keuangan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Ia menilai pembinaan yang dilakukan belum cukup efektif mendorong penggunaan APBD yang berorientasi pada hasil pembangunan.
Dedi mengingatkan pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Penguatan badan usaha milik daerah (BUMD), menurutnya, perlu menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memperkuat perekonomian.
“Ke depan enggak mungkin daerah mengharapkan transfer pusat terus. Harus membangun BUMD yang bisa memberikan tambahan pendapatan daerah. Jangan hanya mengandalkan transfer pusat atau mengejar pajak. Kalau ekonominya bagus, masyarakat tidak keberatan bayar pajak. Tapi kalau ekonomi sedang sulit lalu masyarakat terus dibebani, tentu itu akan menjadi persoalan,” pungkasnya. (saf)
