TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Utara menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Rancangan APBD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2026. Pandangan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-36 yang digelar Selasa (18/11/2025) oleh anggota fraksi Yancong.
Setelah membahas dokumen rancangan APBD, Fraksi Gerindra menyoroti pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dinilai berpotensi menghambat pembangunan daerah hingga menimbulkan stagnasi.
“Kami berharap pemerintah daerah aktif berupaya mendapatkan tambahan dana dari APBN melalui kementerian terkait, dan bersinergi dengan DPR di pusat agar pembangunan tetap berjalan,” ujar Yancong.
Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan rinci terkait belanja operasi sebesar Rp1,7 triliun serta penyertaan modal pada PT BPD Kaltimtara sebesar Rp20 miliar.
Menurut fraksi, transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut penting untuk memastikan efektivitas belanja dan penguatan layanan publik.
Selain itu, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pelaksanaan APBD tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini ditujukan agar perputaran ekonomi di Kaltara tetap berjalan lancar dan menghindari penundaan pelaksanaan yang terjadi pada APBD 2025 lalu.
“APBD harus dilaksanakan secara disiplin dan tepat waktu agar program pembangunan dan ekonomi daerah tidak terganggu,” tegas Yancong. (*/rn)
