TANJUNG SELOR, Headlinews.id — Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat (F-PPR) DPRD Kalimantan Utara menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 yang disampaikan pemerintah provinsi.
Catatan tersebut dibacakan juru bicara fraksi, H. Hamka. M, S.I.P, dalam Rapat Paripurna ke-36 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Gedung DPRD Kaltara, Selasa (18/11/2025).
Dalam pandangan umum yang dibacakan, F-PPR menilai dokumen nota keuangan belum secara penuh menggambarkan perkembangan anggaran daerah.
Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat menyoroti tidak dicantumkannya data pembanding dari APBD 2025, sehingga analisis kinerja fiskal tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Angka-angka tahun sebelumnya sangat penting sebagai dasar evaluasi. Tanpa itu, kita tidak dapat melihat tren, capaian, ataupun koreksi yang harus dilakukan,” ujar Hamka.
“Penyusunan anggaran seharusnya memberi ruang untuk menilai perubahan secara objektif, bukan hanya memuat rencana tahun berjalan,” imbuhnya.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan pemerintah, pendapatan daerah 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,24 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp995,69 miliar, pendapatan transfer Rp1,24 triliun, serta lain-lain pendapatan sah sebesar Rp350 juta.
Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,27 triliun dengan rincian belanja operasi Rp1,72 triliun, belanja modal Rp74,06 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, dan transfer ke kabupaten/kota Rp466,21 miliar.
F-PPR menilai komposisi tersebut perlu dianalisis lebih kritis agar penyelenggaraan program pembangunan sesuai prioritas daerah.
“Belanja operasi tetap menjadi porsi terbesar. Namun setiap rupiah harus dipastikan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat. Kita tidak ingin belanja besar tetapi hasilnya tidak dirasakan publik,” kata Hamka.
Fraksi juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya akses jalan dan jembatan di wilayah terisolasi.
“Konektivitas masih menjadi masalah utama di beberapa daerah. Pembangunan yang membuka keterisolasian harus masuk prioritas, karena dampaknya langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, fraksi menyoroti pentingnya penataan program beasiswa agar lebih tepat sasaran.
“Kami memandang dukungan pendidikan harus diperkuat, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Beasiswa yang terdistribusi dengan baik akan berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM Kaltara,” ucapnya.
Selain itu, F-PPR meminta pemerintah memperjelas penggunaan pembiayaan daerah, termasuk penyertaan modal pada BPD Kaltimtara yang dianggarkan sebesar Rp20 miliar.
“Setiap pembiayaan harus dijelaskan manfaatnya bagi masyarakat dan bagi kemandirian fiskal daerah,” ujar Hamka.
Kendati memberikan sejumlah catatan kritis, F-PPR tetap menyatakan dapat menerima Rancangan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Fraksi menegaskan komitmennya mendukung proses pembahasan agar APBD yang ditetapkan akhirnya lebih transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Masukan yang kami sampaikan adalah bentuk tanggung jawab untuk memastikan APBD 2026 tersusun dengan baik. DPRD dan pemerintah harus berjalan seiring untuk menghasilkan kebijakan yang memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kalimantan Utara,” tutupnya. (*/rn)
