NUNUKAN, Headlinews.id — Perkembangan era digital saat ini, kemampuan pemerintah menyampaikan pesan kepada publik menjadi semakin krusial. Informasi yang cepat tersebar melalui berbagai platform menuntut pemerintah tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga pesan yang dapat dipahami, diterima, dan membangun kepercayaan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Hj. Arpiah, menekankan komunikasi publik yang efektif merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap informasi kebijakan dan program sampai ke masyarakat dengan cara yang tepat, tanpa menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman.
“Kita hidup di zaman di mana informasi bergerak sangat cepat. Pemerintah harus mampu menyampaikan pesan yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Ini bukan hanya soal memberi tahu, tapi juga membangun pemahaman dan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan,” ujar Arpiah.
Ia menambahkan, digitalisasi informasi memberikan peluang besar, namun juga tantangan.
“Dengan teknologi, kita bisa menjangkau banyak orang sekaligus, tapi kalau pesan tidak tepat, justru bisa menimbulkan salah tafsir. Pemerintah harus kreatif, cepat, dan akurat dalam menyampaikan informasi,” lanjutnya.
Ia pun mengapresiasi langkah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Pemkab Nunukan yang belum lama ini mengadakan Workshop Jurnalistik dan Penulisan Naskah Pidato Pimpinan untuk mendukung kemampuan tersebut.
Kegiatan ini diikuti para staf perangkat daerah yang bertugas menyusun materi komunikasi pimpinan, dengan fokus pada strategi penulisan, penyampaian pesan, dan pemanfaatan media digital.
Arpiah menilai workshop seperti ini sangat penting bagi peningkatan profesionalisme staf pemerintah. “Pelatihan ini memberi mereka alat dan teknik agar setiap naskah pidato atau publikasi informasi pemerintah dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Harapannya, masyarakat bisa memahami kebijakan tanpa kebingungan dan pemerintah mampu membangun kepercayaan melalui pesan yang konsisten,” katanya.
Lebih lanjut, Arpiah berharap peningkatan kualitas komunikasi ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam setiap aktivitas pemerintahan.
“Kualitas komunikasi pemerintah mempengaruhi bagaimana masyarakat menilai kinerja kita. Semakin baik kita menyampaikan pesan, semakin kuat kepercayaan publik, dan semakin lancar implementasi program di lapangan,” tegasnya.
Dengan kondisi digital yang terus berkembang, pemerintah dan DPRD diharapkan terus berkolaborasi untuk memastikan penyampaian informasi yang jelas, tepat sasaran, dan mendukung pembangunan daerah.
“Pesan ini menjadi pengingat bagi seluruh perangkat daerah agar memahami peran komunikasi publik sebagai bagian integral dari pelayanan masyarakat,” tegasnya. (*/rn)
