TANJUNG SELOR, Headlinews.id — DPRD Kaltara meminta pemerintah provinsi segera menata ulang strategi fiskal daerah menyusul penurunan pendapatan akibat berkurangnya alokasi APBD.
Langkah ini dianggap penting agar pembangunan tetap berjalan tanpa hambatan dan program prioritas daerah dapat terlaksana tepat waktu.
Anggota DPRD Kaltara, Hendri Tuwi, menyatakan sejumlah sektor potensial harus segera dioptimalkan untuk menutupi berkurangnya pendapatan daerah.
“Penertiban pajak kendaraan bermotor dan PBBKB harus menjadi prioritas utama agar potensi PAD tidak hilang. Sektor energi, perikanan, minerba, dan kehutanan juga memiliki kontribusi signifikan yang bisa diperkuat melalui pengelolaan dan pengawasan lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, Hendri menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki tata kelola pendapatan.
“Sistem digital perpajakan daerah perlu diperkuat agar celah kebocoran bisa diminimalkan. Jika celah masih ada, potensi pendapatan yang harusnya bisa digunakan untuk pembangunan justru hilang,” tambahnya.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk memperluas kerja sama dengan perusahaan besar di Kaltara. Optimalisasi dana CSR, dana komitmen perusahaan, dan kontribusi sektor swasta lainnya, seperti pertambangan dan perkebunan, dinilai belum maksimal.
“Seluruh potensi dari sektor swasta harus dimanfaatkan agar pembangunan daerah bisa berjalan seiring dengan upaya meningkatkan PAD,” jelas Hendri.
Hendri menegaskan, langkah-langkah ini tidak bisa dilakukan parsial. Penertiban pajak, optimalisasi sektor strategis, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama dengan perusahaan harus berjalan bersamaan.
“Ketahanan fiskal Kaltara bergantung pada kemampuan daerah memaksimalkan potensi sendiri, bukan hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Jika semua langkah dijalankan, pembangunan bisa terus berjalan dan masyarakat tetap menerima manfaatnya,” pungkasnya.
Selain itu, Hendri juga menyoroti perlunya evaluasi rutin atas penerimaan daerah dan alokasi anggaran. Dengan pemantauan yang konsisten, kebijakan fiskal dapat disesuaikan secara dinamis sehingga pembangunan tidak terhenti di tengah jalan.
“Strategi fiskal yang adaptif dan terpadu akan menjaga stabilitas ekonomi daerah, mendukung program kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing Kaltara di tingkat nasional,” tandasnya. (*/saf)
