TANJUNG SELOR, Headlinews.id — Efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD 2026 mendorong perlunya perencanaan yang lebih terukur dan selektif, terutama untuk memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Anggota DPRD Kaltara, Herman, menegaskan bahwa struktur anggaran tahun depan harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya mengulang pola program yang sama setiap tahun.
Ia menilai, kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menentukan arah belanja. Menurutnya, setiap pengeluaran harus memiliki indikator manfaat yang jelas.
“Setiap rupiah anggaran harus diukur dampaknya. Program yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat tidak boleh dipaksakan,” ujarnya.
Herman juga menyoroti masih adanya kegiatan bersifat seremoni yang menyerap anggaran tetapi minim hasil nyata terhadap pembangunan. Ia meminta pemerintah memangkas jenis kegiatan tersebut dan memindahkan alokasinya ke sektor yang lebih mendesak.
“Kegiatan seremoni dan hal-hal simbolis sebaiknya dikurangi secara signifikan. Kita harus memastikan belanja pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pada sisi lain, Herman menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik. Pemerintah, katanya, harus tetap menjaga standar pelayanan, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, akses transportasi, dan infrastruktur dasar.
Ia mengingatkan bahwa pemangkasan belanja bukan berarti memperlemah pelayanan. Pemerintah justru didorong melakukan inovasi untuk meningkatkan efektivitas program.
Lebih jauh, Herman meminta Pemprov Kaltara memperkuat kesiapan fiskal menghadapi potensi ketidakpastian ekonomi di tahun 2026. Ia menilai kondisi global yang fluktuatif dapat berpengaruh terhadap stabilitas pendapatan daerah sehingga diperlukan ruang antisipasi yang memadai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
“BTT harus ditetapkan secara proporsional agar pemerintah punya ruang merespons situasi tidak terduga tanpa mengganggu program utama,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kondisi ekonomi regional yang rentan terhadap perubahan harga komoditas dan dinamika investasi.
Herman menyebut, aspek-aspek tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan belanja prioritas maupun struktur anggaran jangka menengah.
Herman berharap penyusunan APBD 2026 dapat berlangsung lebih objektif dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai dasar utama. Ia menilai transparansi, ketelitian, dan keberanian dalam menata ulang program harus menjadi komitmen seluruh perangkat daerah.
Ia menambahkan bahwa anggaran tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga wujud tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat.
“Supaya anggaran tahun depan lebih tepat sasaran, lebih kuat dari sisi manfaat, dan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” tutupnya. (*/saf)
