NUNUKAN, Headlinews.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat langkah hilirisasi sektor perikanan dan kelautan, khususnya komoditas rumput laut yang menjadi unggulan masyarakat pesisir di Nunukan dan Tarakan.
Upaya ini dinilai penting agar hasil budidaya petani tidak berhenti pada penjualan bahan mentah, melainkan mampu memberikan nilai tambah bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Utara, H. Ladullah, mengatakan rumput laut selama ini menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir, terutama di Kabupaten Nunukan. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena ketiadaan industri pengolahan di wilayah Kalimantan Utara.
“Potensi rumput laut di Kaltara sangat besar, tapi kita masih mengirim bahan mentah ke luar daerah. Kalau ada pabrik di sini, tentu petani tidak perlu kirim jauh-jauh. Nilai ekonominya bisa meningkat, dan masyarakat kita juga yang merasakan dampaknya,” ujar Ladullah.
Menurutnya, pembangunan pabrik pengolahan rumput laut di Kalimantan Utara akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor ekonomi daerah, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.
Hilirisasi juga akan memperpanjang rantai ekonomi lokal dari pembudidayaan, pengolahan, hingga distribusi produk turunan seperti agar-agar, karaginan, dan bahan baku kosmetik.
“Kalau kita bisa olah di sini, tentu nilai tambahnya besar. Tidak hanya untuk petani, tapi juga untuk daerah karena bisa membuka peluang industri baru,” imbuhnya.
Ladullah menuturkan, saat ini sebagian besar hasil produksi rumput laut di Kaltara masih diekspor mentah dan bergantung pada satu negara tujuan, yakni Tiongkok. Kondisi ini, menurutnya, membuat posisi tawar petani menjadi lemah karena harga di lapangan sangat bergantung pada permainan pasar.
“Market kita sekarang masih tertuju ke satu negara. Pemerintah harus berani mencari pasar baru, melobi buyer dari negara lain agar harga lebih stabil dan tidak dikuasai satu pihak,” katanya.
Ia menambahkan, dalam jangka panjang pemerintah provinsi dan kabupaten perlu menyusun kebijakan yang berpihak kepada petani, termasuk dalam hal penyediaan infrastruktur, fasilitas pengeringan, serta dukungan modal.
Namun yang lebih utama, kata dia, adalah keberanian pemerintah untuk mewujudkan hilirisasi dengan menghadirkan pabrik pengolahan di dalam daerah.
“Kalau investor ada yang berminat, pemerintah harus memfasilitasi. Apalagi kalau pabrik ini bisa dibangun di kawasan strategis seperti KIPI Tanah Kuning–Mangkupadi, tentu sangat mendukung pengembangan ekonomi daerah. Kita sudah punya lahan dan posisi geografis yang menguntungkan,” ujarnya.
H. Ladullah juga menilai, potensi hilirisasi rumput laut sejalan dengan arah pembangunan ekonomi Kalimantan Utara yang berbasis sumber daya alam terbarukan.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan agar pengembangan industri rumput laut tidak hanya berorientasi ekspor, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat pesisir.
“Kita punya potensi besar, tinggal kemauan dan sinergi antar instansi yang perlu diperkuat. Petani juga perlu didorong memperbaiki kualitas hasil panen agar produk kita siap bersaing di pasar ekspor,” ucapnya.
Ia berharap, dalam waktu dekat Pemprov Kaltara dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, pelaku usaha, dan investor untuk menyiapkan rencana konkret pembangunan pabrik pengolahan rumput laut.
“Jadi, komoditas unggulan dari perairan Kaltara tidak lagi hanya menjadi penopang ekonomi jangka pendek, tetapi berkembang menjadi industri berkelanjutan yang memberi manfaat luas bagi daerah,” tegasnya. (saf)
