TANJUNG SELOR, Headlinews.id — Ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan mendorong DPRD Kaltara meminta Pemprov Kaltara menganggarkan kembali mengupayakan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) agar stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga.
Anggota DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian menegaskan SOA merupakan instrumen penting yang secara langsung memengaruhi keterjangkauan harga barang di kawasan perbatasan.
Tanpa intervensi tersebut, ongkos distribusi dapat melambung dan menciptakan disparitas harga yang tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.
“Tanpa SOA, biaya logistik dapat menyebabkan harga barang naik dua sampai tiga kali lipat. Kondisi seperti ini sangat membebani masyarakat yang kesehariannya bergantung pada suplai dari luar wilayah,” ujarnya.
Ia menambahkan, penghentian SOA berdampak langsung terhadap pergerakan harga barang kebutuhan pokok, terutama pada komoditas penting seperti beras, gula, minyak goreng, dan bahan bangunan.
Menurutnya, situasi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut, mengingat masyarakat perbatasan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap distribusi logistik.
Hj. Aluh Berlian meminta Pemprov Kaltara melalui Disprindakop melakukan evaluasi menyeluruh dan memasukkan kembali SOA dalam struktur anggaran, baik pada perubahan APBD maupun pada penyusunan APBD tahun berikutnya.
Program ini, katanya, tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga daya beli warga perbatasan yang selama ini berada pada posisi rentan.
“SOA merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga kestabilan harga serta memastikan akses masyarakat terhadap barang pokok tetap terjamin. Tidak ada ruang untuk menunda penganggarannya,” tegasnya.
Selain mengembalikan alokasi anggaran, ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola distribusi. Menurutnya, pola penyaluran harus dirancang lebih terstruktur dan berbasis data agar tepat sasaran.
Pengawasan lapangan juga perlu diperkuat untuk menghindari potensi penyimpangan harga di tingkat pengecer.
“Distribusi harus terencana dan pengawasannya diperketat supaya efek subsidinya benar-benar muncul di harga yang diterima masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, wilayah perbatasan memerlukan perhatian khusus karena kondisi geografis yang menantang, akses transportasi yang terbatas, serta ketergantungan pada jalur air atau darat jarak jauh.
Tanpa dukungan SOA, fluktuasi harga akan sulit dikendalikan dan berpotensi menekan aktivitas ekonomi lokal.
Lebih jauh, Hj. Aluh Berlian menilai pengembalian SOA juga sejalan dengan komitmen pemerataan pembangunan. Masyarakat di wilayah perbatasan tidak boleh menanggung biaya hidup yang jauh lebih tinggi hanya karena lokasi yang terpencil.
Menurutnya, intervensi subsidi merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan setiap warga memperoleh akses harga yang lebih adil.
“Wilayah perbatasan memiliki kebutuhan logistik yang berat. SOA menjadi payung yang menjaga akses harga tetap wajar sehingga masyarakat tidak harus menanggung beban biaya hidup secara berlebihan,” tutupnya. (*/saf)
