TANJUNG SELOR, Headlinews.id– Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan Utara yang lambat berpotensi membatasi ruang pemerintah dalam menjalankan program pembangunan prioritas.
DPRD Kaltara menekankan percepatan digitalisasi layanan pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar kontribusi pendapatan lebih maksimal.
Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pusat.
Anggota DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian menilai setiap potensi pendapatan daerah perlu dikelola secara efektif dan transparan. Menurutnya, stagnasi pendapatan akan memengaruhi kemampuan pemerintah menyiapkan program pembangunan strategis.
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah bukan sekadar target angka. Setiap potensi yang ada harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jika pendapatan tetap stagnan, pelaksanaan program strategis akan menghadapi hambatan,” jelas Aluh.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan digitalisasi layanan pajak dan retribusi menjadi sorotan penting. Dengan sistem digital yang terintegrasi, kebocoran pendapatan dapat ditekan, kepatuhan wajib pajak meningkat, dan pengawasan anggaran lebih efektif.
“Layanan pajak yang terintegrasi akan mempermudah pengelolaan keuangan daerah. Data yang akurat memungkinkan perencanaan anggaran lebih tepat sasaran,” lanjutnya.
Optimalisasi aset daerah juga menjadi perhatian. Banyak aset pemerintah yang belum produktif, padahal berpotensi menambah pendapatan jika dikelola dengan baik.
DPRD mendorong percepatan penataan dan pemanfaatan aset untuk memberikan hasil nyata bagi pembangunan.
“Pemanfaatan aset yang belum maksimal membatasi potensi pendapatan daerah. Dengan strategi pengelolaan yang tepat, aset bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan,” ujar Aluh.
Selain itu, evaluasi kinerja BUMD dianggap penting. Semua BUMD diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah, bukan sekadar menjadi beban anggaran pemerintah.
“Kinerja BUMD harus dapat terlihat nyata dalam menambah pendapatan daerah. Dengan pengawasan dan manajemen yang baik, badan usaha daerah mampu mendukung keberlanjutan pembangunan,” pungkasnya.
DPRD menekankan penguatan pendapatan daerah sebagai langkah strategis agar pembangunan dapat berjalan lebih stabil, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kemandirian fiskal harus menjadi pondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Semua potensi pendapatan harus dikelola dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya. (*/saf)
