NUNUKAN , Headlinews.id–DPRD Nunukan memperingatkan potensi dampak kenaikan tarif E-Pass Pelabuhan Tunontaka terhadap distribusi barang dan harga kebutuhan pokok. Sopir truk menilai kenaikan biaya memberatkan di tengah tekanan ekonomi lokal.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa (3/2/2026) di kantor DPRD ini, Anggota dewan mempertanyakan dasar hukum dan transparansi penetapan tarif E-Pass, sekaligus menyoroti urgensi kebijakan yang dinilai belum sejalan dengan kondisi pengemudi truk.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam menyebut pembenahan fasilitas di pelabuhan seharusnya menjadi tanggung jawab Pelindo.
Andi juga menekankan tidak ada dasar hukum yang jelas sebagai acuan kebijakan ini.
“Semua fasilitas itu memang kewajiban Pelindo, bukan urusan sopir. Kenapa mereka yang menanggung lewat kenaikan E-Pass?” ujarnya.
Anggota DPRD Saddam Husain juga menyoroti keuntungan Pelindo yang mencapai sekitar Rp38 miliar per tahun, namun fasilitas dan manfaat bagi pengguna jasa dinilai masih minim.
Sedangkan Andre Pratama menekankan pendapatan sopir jauh di bawah Upah Minimum Regional Kabupaten Nunukan.
“Pendapatan bersih per kontainer setelah potongan hanya sekitar Rp60 ribu, belum termasuk biaya operasional truk harian. Beban tambahan dari kenaikan tarif jelas memberatkan,” ujarnya.
Menanggapi kritik DPRD, General Manager PT Pelindo Nunukan, Anugerah Amaliah, memaparkan sejumlah alasan penyesuaian tarif.
Menurutnya, kenaikan dilakukan seiring pembenahan layanan, termasuk digitalisasi operasional melalui sistem PTOS-M/PK, pembangunan spot control CCTV, auto gate system, dan buffer area truk untuk kelancaran arus kendaraan.
Meski demikian, Anugerah mengakui masih terdapat kekurangan, terutama kondisi depo dan fasilitas sopir yang belum layak.
“Kami mohon maaf atas fasilitas yang belum representatif. Pengerasan jalan di area pelabuhan juga sedang berlangsung dan ditargetkan selesai April–Mei 2026,” ujarnya.
Rapat akhirnya menyepakati penyesuaian tarif E-Pass turun menjadi Rp2,3 juta per tahun dan komitmen dialog lanjutan antara Pelindo, JPT, ALFI, dan DPRD Nunukan.
“Kami tetap membuka ruang komunikasi dan masukan dari DPRD dan pengguna jasa, agar kebijakan ini benar-benar adil dan fasilitas pelabuhan dapat terus diperbaiki,” tegasnya. (*/rn)
