MALINAU, Headlinews.id – Kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, kesejahteraan guru, hingga kepastian status tenaga honorer menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan jajaran SMP Negeri 2 Malinau Kota kepada Anggota DPD RI, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., saat kunjungan reses, Rabu (29/7/2026).
Dalam agenda tersebut, Marthin berdialog dengan kepala sekolah dan para guru untuk mengetahui kondisi pendidikan di Kabupaten Malinau. Sejumlah masukan yang diterima akan menjadi bahan pembahasan dalam menjalankan fungsi perwakilan daerah di tingkat nasional.
Marthin Billa mengatakan, kunjungan ke sekolah menjadi bagian dari upaya melihat langsung persoalan pendidikan yang dihadapi daerah.
“Kami mendengar langsung dari guru apa saja yang masih menjadi kendala, baik berkaitan dengan fasilitas sekolah maupun tenaga pendidikan. Masukan ini akan menjadi bahan yang kami bawa dalam pembahasan di tingkat pusat,” kata Marthin.
Ia menyebut Kabupaten Malinau memiliki sejumlah program pendidikan yang telah membantu masyarakat, termasuk kebijakan pendidikan gratis. Namun, menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tetap membutuhkan dukungan dari berbagai sektor.
“Akses pendidikan sudah semakin terbuka, tetapi kualitasnya juga harus terus diperhatikan. Sarana pendukung, kesejahteraan guru, dan kebutuhan sekolah harus berjalan seimbang,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, guru menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari kebutuhan peningkatan fasilitas belajar, tata kelola pendidikan, hingga kondisi tenaga honorer termasuk penjaga sekolah yang masih membutuhkan kepastian.
Marthin mengatakan, tenaga pendidik dan tenaga pendukung sekolah memiliki peran penting dalam menjaga layanan pendidikan tetap berjalan, terutama di daerah yang memiliki tantangan geografis.
“Persoalan yang disampaikan guru tidak hanya soal kegiatan belajar mengajar, tetapi juga bagaimana mereka mendapatkan dukungan agar tugas pendidikan dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Selain menyerap aspirasi, Marthin juga memberikan motivasi kepada para guru agar terus menjalankan perannya dalam mendidik generasi muda. Ia berharap berbagai masukan dari daerah dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan.
“Aspirasi dari daerah perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Kondisi setiap wilayah berbeda, sehingga kebijakan pendidikan juga harus mampu menjawab kebutuhan yang ada di lapangan,” pungkas Marthin. (**)
