MALINAU, Headlinews.id – Penyelesaian jalan di sepanjang perbatasan Indonesia–Malaysia ditargetkan rampung pada 2028. Pemerintah pusat tengah mempercepat upaya tersebut, termasuk mengevaluasi kondisi sejumlah ruas jalan nasional di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo mengunjungi Kabupaten Malinau pada Kamis (22/10/2026). Kedatangannya disambut Bupati Malinau Wempi W. Mawa di Kantor Bupati Malinau sebelum melanjutkan agenda terkait pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan.
Dody menjelaskan, kunjungan itu berkaitan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai percepatan pembangunan jalan di kawasan perbatasan Kalimantan–Malaysia. Panjang jaringan jalan yang masuk dalam program tersebut diperkirakan mencapai 2.300 kilometer, sehingga penanganannya membutuhkan tahapan kerja dan dukungan lintas pemerintahan.
“Presiden mengarahkan agar pembangunan jalan di kawasan perbatasan Kalimantan–Malaysia terus dipercepat dan ditargetkan selesai pada 2028. Kami menindaklanjuti arahan tersebut dengan melihat langsung kondisi di lapangan, termasuk ruas jalan yang ada di wilayah Malinau,” ujar Dody.
Peninjauan di Malinau juga dilakukan untuk memeriksa kondisi jalan nasional yang membutuhkan peningkatan. Agenda itu turut merespons permintaan Bupati Wempi W. Mawa agar pemerintah pusat mendukung pembenahan infrastruktur jalan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut.
Dari hasil peninjauan, Dody menyebut sejumlah aspek teknis masih harus dievaluasi. Penanganan yang dibutuhkan mencakup pelebaran jalan, pembenahan sistem drainase, serta penyesuaian konstruksi agar memenuhi standar jalan nasional.
Kementerian PU selanjutnya akan mengkaji kebutuhan setiap ruas berdasarkan kondisi lapangan. Penentuan tahapan pekerjaan juga akan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran, sehingga rencana penanganan dapat disusun sesuai kebutuhan infrastruktur di wilayah perbatasan.
“Setiap ruas harus dilihat kondisinya terlebih dahulu, mulai dari lebar jalan, drainase hingga konstruksinya. Dari hasil pemeriksaan itu, kami akan mengkaji penanganan yang dibutuhkan dan menyesuaikannya dengan dukungan anggaran yang tersedia,” kata Dody.
Peningkatan konektivitas jalan perbatasan diharapkan mendukung mobilitas warga, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan sesuai tahapan dan menjangkau kawasan yang memerlukan akses jalan lebih baik.
Dody menegaskan, percepatan pembangunan di wilayah perbatasan memerlukan kerja bersama agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai.
“Koordinasi pusat dan daerah harus terus berjalan supaya penanganan jalan perbatasan bisa dilakukan secara bertahap, sesuai kebutuhan di lapangan dan target yang sudah ditetapkan,” tutupnya. (*)
