SAMARINDA, Headlinews.id – Tujuh persoalan mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), reklamasi tambang, pasokan bahan bakar minyak (BBM), hingga pelaksanaan program pemerintah menjadi tuntutan Gerakan Rakyat Menggugat saat mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (21/10/2026).
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menemui langsung massa aksi di halaman kantor gubernur. Ia duduk bersama para pengunjuk rasa untuk mendengarkan satu per satu aspirasi, kritik, dan desakan yang disampaikan kelompok tersebut.
Dalam aksinya, Gerakan Rakyat Menggugat menyampaikan tujuh tuntutan. Massa meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menindak perusahaan yang tidak menjalankan reklamasi pascatambang, serta mengatasi kelangkaan BBM dan pemadaman listrik bergilir di Kaltim.
Mereka juga mendesak evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta program Gratispol.
Menanggapi tuntutan itu, Rudy menyatakan akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Ia menyebut komunikasi dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait telah dilakukan untuk menangani sejumlah persoalan yang disampaikan pengunjuk rasa.
Terkait karhutla, Rudy mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta komunitas relawan.
“Yang paling penting sekarang adalah api segera dipadamkan. Kami tidak bekerja sendiri, tetapi bersama pemerintah pusat, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat. Semua kemampuan yang ada kami kerahkan untuk menangani karhutla di Kaltim,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan, penanganan karhutla menghadapi kendala karena asap yang menyelimuti Kaltim tidak seluruhnya berasal dari titik kebakaran di wilayah setempat. Asap dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah turut memengaruhi kondisi udara di Kaltim.
“Jadi, tidak semua asap yang masuk ke Kaltim berasal dari kebakaran di daerah kita. Ada juga kiriman asap dari provinsi tetangga. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama,” katanya.
Menurut Rudy, sebagian besar titik api di Kaltim telah berhasil dipadamkan. Namun, pergerakan asap dari wilayah sekitar membuat kualitas udara masih mengalami perubahan.
Selain persoalan karhutla, Rudy turut menanggapi tuntutan mengenai pemadaman listrik bergilir. Ia mengatakan upaya koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta serta PLN Regional Kalimantan telah dilakukan melalui sejumlah pertemuan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan PLN Regional Kalimantan. Keluhan soal listrik ini kami catat dan akan terus kami kawal agar ada solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Rudy.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi menindaklanjuti persoalan kelistrikan yang dikeluhkan masyarakat. Adapun tuntutan lain yang disampaikan Gerakan Rakyat Menggugat mencakup reklamasi pascatambang, ketersediaan BBM, serta evaluasi sejumlah program pemerintah. (*)
