TARAKAN, Headlinews.id – Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kalimantan Utara terus diperluas ke berbagai sektor layanan publik, seiring penguatan ekosistem pembayaran digital di daerah yang kini semakin masif digunakan masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik mengatakan, perkembangan implementasi QRIS di lapangan berjalan beriringan dengan pertumbuhan transaksi digital di Kaltara yang terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Sepanjang 2025, nilai transaksi QRIS di Kalimantan Utara tercatat mencapai sekitar Rp2,4 triliun dengan volume 21,5 juta transaksi. Capaian tersebut tumbuh masing-masing sebesar 266 persen secara nominal dan 408 persen secara volume secara tahunan (year on year/yoy), yang menunjukkan semakin kuatnya adopsi pembayaran digital oleh masyarakat.
“Penggunaan QRIS di Kalimantan Utara terus berkembang, baik dari sisi pengguna, merchant, maupun volume transaksi,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, saat ini implementasi QRIS di sektor transportasi laut sudah mulai berjalan melalui pembayaran tiket speedboat di pelabuhan Tarakan dan Bulungan yang telah memasuki tahap soft launching.
“Sudah soft launching di Tarakan dan Bulungan, artinya pembayaran menggunakan QRIS sudah resmi beroperasi di pelabuhan speedboat,” jelasnya.
Sementara itu, tiga wilayah lainnya yakni Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung ditargetkan segera menyusul dan dijadwalkan melakukan soft launching sekitar tanggal 20–21 bulan ini.
“Harapannya seluruh pelabuhan di Kalimantan Utara nantinya sudah dapat menerima pembayaran QRIS,” tambahnya.
Selain sektor pelabuhan, Bank Indonesia juga mulai memperluas penggunaan QRIS ke sektor Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya di Kota Tarakan. Sejumlah SPBU di wilayah lain seperti Bulungan diketahui sudah lebih dahulu menerapkan sistem pembayaran digital tersebut.
Terkait kekhawatiran penggunaan ponsel di area SPBU, Hasiando menegaskan bahwa penerapan QRIS telah dilakukan di berbagai daerah dan tetap aman digunakan, serta telah dikoordinasikan dengan pihak terkait.
“Di Jakarta dan Jawa sudah berjalan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan Patra Niaga, dan mereka mendukung digitalisasi di SPBU,” katanya.
Selain SPBU, sektor perparkiran juga menjadi fokus pengembangan QRIS di Kaltara. Skema pembayaran dapat dilakukan melalui loket resmi, petugas parkir, maupun sistem digital lainnya seperti e-money, sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Yang ideal itu melalui loket, tapi petugas parkir juga bisa, atau e-money. Intinya mengurangi penggunaan tunai agar lebih tertata,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi sektor parkir juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah.
Hasiando menambahkan, perluasan QRIS di sektor layanan publik ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital di Kalimantan Utara yang masih memiliki ruang pertumbuhan besar.
Saat ini, tingkat penggunaan QRIS baru menjangkau sekitar 25 persen masyarakat usia produktif di Kaltara, sehingga masih terdapat potensi perluasan yang cukup luas di masa mendatang.
“Masih banyak ruang yang bisa kita dorong, baik dari sisi jumlah pengguna maupun frekuensi transaksi,” pungkasnya. (rs)
