TARAKAN, Headlinews.id – Bank Indonesia memperkirakan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kalimantan Utara masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar hingga 2027, seiring dengan masih terbatasnya adopsi pada masyarakat usia produktif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik menyebut saat ini baru sekitar 25 persen masyarakat usia produktif di wilayah tersebut yang telah menggunakan QRIS dalam transaksi harian.
“Masih ada sekitar 75 persen potensi pengguna yang belum terjangkau, terutama penduduk usia 17 tahun ke atas yang memiliki KTP Kalimantan Utara,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ruang besar bagi perluasan digitalisasi sistem pembayaran di daerah, baik dari sisi jumlah pengguna maupun intensitas transaksi.
Bank Indonesia mencatat, sepanjang 2026 terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan QRIS di Kalimantan Utara. Volume transaksi meningkat hingga sekitar 400 persen atau empat kali lipat dibandingkan periode sebelumnya, sementara nilai transaksi naik sekitar 200 persen atau dua kali lipat.
“Secara volume frekuensinya itu meningkat empat kali lipat. Berarti selain semakin banyak yang menggunakan, juga semakin sering menggunakan. Kemudian secara nilai juga naik sekitar 200 persen atau dua kali lipatnya. Ini perkembangan yang cukup baik untuk provinsi kita,” jelasnya.
Capaian tersebut menjadi dasar optimisme pertumbuhan QRIS akan terus berlanjut pada periode 2026–2027, seiring perluasan ekosistem pembayaran digital di berbagai sektor layanan publik dan ekonomi masyarakat.
“Kita harus optimis akan semakin banyak dirasakan dan digunakan oleh masyarakat. Apalagi kalau kita lihat dari proporsi pengguna QRIS di masyarakat produktif Kalimantan Utara kan baru sekitar 25 persen, berarti masih ada sekitar 75 persen yang menjadi target kita,” lanjutnya.
Ke depan, Bank Indonesia Kaltara memperluas implementasi QRIS tidak hanya di sektor pelabuhan yang saat ini sudah berjalan di Tarakan dan Bulungan, tetapi juga ke sektor lain seperti SPBU dan perparkiran sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik.
Menurutnya, perluasan ini tidak hanya mendorong efisiensi transaksi, tetapi juga meningkatkan transparansi pendapatan daerah serta mengurangi potensi kebocoran pada transaksi tunai.
“Kalau cash kan bisa tidak tersalurkan dengan baik, tapi kalau QRIS lebih tepat sasaran,” tandasnya.
Untuk mempercepat adopsi tersebut, Bank Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan literasi dan edukasi digital kepada masyarakat serta pelaku usaha.
Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran, tetapi juga memahami manfaatnya dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih efisien, aman, dan inklusif.
“Yang kita dorong bukan hanya penggunaan, tetapi juga pemahaman masyarakat agar ekosistem pembayaran digital ini bisa tumbuh berkelanjutan,” tutupnya. (rs)
