Kegiatan Pertama di Kaltara: Disperindagkop Hadirkan 10 Tenant UMKM dengan Produk Berkualitas
TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya untuk meningkatkan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Apresiasi diberikan kepada pelaku UMKM yang berkontribusi pada ekonomi dan pembangunan daerah.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga Setda Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P, mewakili Gubernur Kaltara, menyampaikan hal tersebut pada pembukaan Hari UMKM Nasional tingkat Provinsi Kaltara, Jumat (30/8/2024).
Dalam sambutannya, Wahyuni menekankan pentingnya integrasi kebijakan UMKM dari berbagai pemangku kepentingan, digitalisasi di era revolusi 4.0, serta konsolidasi desain Road Map dan Grand Desain.
“Melalui konsolidasi ini, kita dapat lebih mudah melakukan sinergi, kolaborasi, dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem UMKM di Bumi Benuanta,” jelasnya.
Wahyuni berharap kegiatan ini dapat melahirkan wirausaha muda yang produktif serta koperasi modern berbasis digital, dengan kehadiran startup digital yang berkarakter dan agregator bisnis inovatif. “Kunci sukses dari semua itu adalah sinergi dan kolaboratif,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disperindagkop Kaltara Hasriyani, S.H., M.M, mengungkapkan bahwa kegiatan bertema “UMKM Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” adalah yang pertama kali digelar di Kaltara. Ia berharap adanya sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral untuk mendukung pencapaian tema tersebut.
Hasriyani menyebutkan bahwa acara yang berlangsung di Lapangan Agatis ini menampilkan 10 tenant UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di Kaltara, serta berbagai tenant lainnya. “Ada 10 stand UMKM Kaltara dengan produk yang telah dikonfigurasi secara legal dan layak, bahkan beberapa di antaranya sudah menembus pasar internasional,” ungkapnya.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dari 30 Agustus hingga 01 September, dan dihadiri oleh kepala dinas serta pejabat dari lingkungan OPD Kaltara dan perangkat daerah yang membidangi UMKM dari kabupaten/kota.
