NUNUKAN, Headlinews.id – DPRD Kabupaten Nunukan mendorong anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memanfaatkan program WISES sebagai ruang penyampaian kebutuhan pembangunan dari tingkat desa. Masukan langsung dari masyarakat dinilai dapat membantu legislatif menyusun usulan berdasarkan persoalan yang dihadapi setiap wilayah.
Anggota Komisi II DPRD Nunukan Yawong Salaju mengatakan, BPD memiliki posisi strategis dalam menyampaikan kondisi riil masyarakat kepada pemerintah daerah dan DPRD. Mereka dinilai lebih memahami persoalan di lingkungannya karena berinteraksi langsung dengan warga.
Menurut Yawong, informasi dari desa sangat dibutuhkan dalam pembahasan program pembangunan. DPRD tidak dapat menjangkau seluruh persoalan masyarakat secara langsung tanpa dukungan informasi dari pemerintah desa maupun anggota BPD.
“BPD yang paling memahami keadaan masyarakat di desanya masing-masing. Mereka mengetahui persoalan yang dihadapi warga, mulai dari kebutuhan pembangunan sampai keluhan pelayanan. Informasi seperti ini yang kami butuhkan agar aspirasi masyarakat bisa kami bawa dan perjuangkan di DPRD,” kata Yawong.
Ia mengaitkan penyampaian aspirasi tersebut dengan pelaksanaan program WISES yang berlangsung setiap tahun. Perwakilan BPD bersama pemerintah desa diharapkan hadir menyampaikan daftar kebutuhan serta persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.
Yawong menilai usulan dari setiap desa dapat memberikan gambaran lebih terperinci bagi DPRD dalam melihat prioritas pembangunan. Dengan informasi langsung dari wilayah, pembahasan program tidak hanya bertumpu pada laporan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan yang dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya menunggu informasi dari luar. BPD dan pemerintah desa bisa datang menyampaikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kami di DPRD membutuhkan masukan dari desa karena kondisi setiap wilayah berbeda. Dari penyampaian itu, kami bisa melihat apa saja yang layak diperjuangkan,” tuturnya.
Selain menyangkut penyaluran aspirasi, Yawong juga menilai pengesahan anggota BPD periode baru memberikan kepastian bagi jalannya fungsi kelembagaan desa. Keberadaan BPD yang telah definitif diharapkan mendukung koordinasi dengan kepala desa, terutama dalam pembahasan program dan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengingatkan hubungan antara BPD dan kepala desa tidak semestinya diwarnai persaingan kewenangan. Keduanya memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan dalam mengurus kepentingan masyarakat desa.
“BPD dan kepala desa harus saling mendukung. Jangan sampai setelah dilantik justru berjalan dengan kepentingan masing-masing. Keduanya memiliki tugas dalam pemerintahan desa, sehingga komunikasi dan kerja sama perlu dijaga agar program yang disusun bisa terlaksana,” ujarnya.
Yawong juga berharap anggota BPD yang baru menerima amanah dapat menjaga hubungan kerja dengan pemerintah desa sekaligus tetap menyuarakan kebutuhan masyarakat. Fungsi tersebut dinilai penting agar aspirasi warga tidak terputus ketika program pembangunan dibahas pada tingkat kabupaten.
Kehadiran Yawong bersama empat anggota DPRD Nunukan lainnya dalam pengambilan sumpah dan janji 260 anggota BPD periode 2026–2034 di Kecamatan Tulin Onsoi, Sabtu (7/11/2026), turut memperlihatkan keterlibatan legislatif dalam agenda kelembagaan desa. Empat anggota DPRD lainnya yang hadir yakni Said Hasan, Tri Wahyuni, S.M., Karunia, S.I.P., dan Maradona, S.E.
Sebanyak 260 anggota BPD tersebut berasal dari 52 desa yang tersebar di Kecamatan Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung Atulai, Sembakung, Lumbis, dan Lumbis Ogong.
Yawong berharap komunikasi antara BPD, pemerintah desa, dan DPRD terus berjalan agar persoalan di tingkat desa dapat terakomodasi dalam pembahasan pembangunan daerah.
“Manfaatkan keberadaan BPD untuk menyampaikan suara masyarakat. Kami terbuka menerima masukan dari desa. Dengan komunikasi yang baik, kebutuhan warga bisa diketahui dan diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD,” pungkasnya. (*/fs)
