JAKARTA, Headlinews.id – Perluasan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu membuka peluang bagi tenaga pelayanan publik dari berbagai sektor untuk memperoleh kepastian status kepegawaian. Kebijakan yang disepakati pemerintah dan DPR RI itu dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati Zainal, mengapresiasi kesepakatan tersebut. Ia menilai kebijakan ini memberikan ruang bagi tenaga PPPK dari berbagai bidang pekerjaan untuk mendapatkan peningkatan status, setelah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Menurut saya, ini kabar baik bagi tenaga PPPK. Selama ini mereka sudah menjalankan tugas dan memberikan pelayanan sesuai bidang masing-masing. Dengan adanya kesepakatan peningkatan status ini, ada kepastian yang mereka nantikan,” ujar Rahmawati, Minggu (8/11/2026).
Ia mengapresiasi perluasan cakupan kebijakan yang tidak lagi terbatas pada tenaga pendidik. Menurutnya, berbagai profesi di sektor pelayanan publik juga memiliki kontribusi dalam mendukung kegiatan pemerintahan, sehingga kesempatan peningkatan status patut diberikan secara proporsional sesuai ketentuan.
“Kalau sebelumnya pembahasan lebih banyak diarahkan kepada guru PPPK, sekarang cakupannya sudah diperluas. Tenaga dari sektor lain juga masuk dalam pembahasan. Ini penting, sebab pelayanan pemerintahan berjalan dengan dukungan banyak profesi, bukan hanya satu bidang pekerjaan,” katanya.
Rahmawati berharap kebijakan tersebut turut memberikan kepastian bagi tenaga PPPK yang bertugas di kabupaten dan kota di Kaltara. Ia meminta pemerintah menyiapkan petunjuk teknis yang mudah dipahami, terutama berkaitan dengan persyaratan dan tahapan perubahan status kepegawaian.
“Untuk teman-teman PPPK di Kaltara, tentu kami berharap kebijakan ini bisa dirasakan secara merata. Pemerintah juga perlu menjelaskan mekanismenya, mulai dari persyaratan sampai proses pengangkatan. Jangan sampai ada pegawai yang memenuhi ketentuan, tetapi belum mendapatkan informasi yang jelas,” ungkapnya.
Selain perubahan status, Rahmawati turut mengingatkan aspek kesejahteraan dan pengembangan karier tenaga PPPK. Menurutnya, kepastian kepegawaian perlu berjalan beriringan dengan perlindungan kerja serta kesempatan meningkatkan kapasitas.
“Status kepegawaian memang penting, tetapi kesejahteraan dan pengembangan karier juga tidak boleh diabaikan. Mereka bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sudah sewajarnya pengabdian itu diikuti dengan kepastian dan perlindungan dalam pekerjaan,” tegasnya.
Ia menilai kualitas pelayanan pemerintahan juga dipengaruhi kondisi sumber daya manusia yang menjalankan tugas. Dengan kepastian status dan dukungan kesejahteraan, tenaga PPPK diharapkan dapat bekerja lebih optimal.
“Harapan kami, kebijakan ini benar-benar memberikan perubahan bagi tenaga PPPK. Mereka bisa bekerja dengan lebih tenang, memiliki kepastian mengenai masa depan pekerjaan, serta mendapatkan kesempatan untuk terus meningkatkan kemampuan,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan kesepakatan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu seusai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan hasil finalisasi pembahasan antara pemerintah dan DPR RI. Pembahasan awal berfokus pada pengangkatan guru PPPK Paruh Waktu, tetapi cakupannya kemudian diperluas hingga meliputi tenaga dari berbagai profesi di sektor pelayanan publik.
Perluasan sasaran tersebut membuat kebijakan pengangkatan tidak terbatas pada tenaga pendidik. Tenaga dari bidang pekerjaan lain yang memenuhi ketentuan juga masuk dalam cakupan kesepakatan peningkatan status kepegawaian tersebut. (saf/*)
