TARAKAN, Headlinews.id – Pengawasan wilayah perbatasan Kalimantan Utara berpeluang mendapat dukungan teknologi pengintaian udara dari Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Anang Busra Tarakan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama Markas Besar TNI Angkatan Udara merencanakan peresmian satu skuadron udara dengan alutsista military drone di Lanud Anang Busra pada awal 2027.
Rencana tersebut disampaikan Komandan Lanud Anang Busra Marsma TNI Andreas A. Dhewo saat memberikan keterangan dalam konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Tarakan, Kamis (5/11/2026). Kehadiran skuadron tersebut diproyeksikan mendukung pengamatan dan pengintaian udara, termasuk membantu pemantauan aktivitas ilegal di wilayah Kaltara.
“Dalam kurun waktu tidak lama lagi, mungkin di awal tahun 2027, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan juga Markas Besar Angkatan Udara akan mulai meresmikan salah satu skuadron udara yang akan ditempatkan di Lanud Anang Busra dengan alutsistanya berupa military drone,” ungkap Andreas.
Ia menjelaskan, teknologi drone dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengamatan dari udara terhadap sejumlah aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah. Penggunaannya juga terbuka untuk mendukung kebutuhan Polda Kaltara, BNNP, maupun instansi lain yang memerlukan bantuan pengintaian.
“Dengan adanya military drone ini, tentunya akan sangat membantu dalam pelaksanaan pengamatan maupun pengintaian dari udara. Dukungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat berbagai potensi gangguan keamanan di wilayah Kaltara,” jelasnya.
Salah satu sasaran pemantauan yang disebut Andreas adalah aktivitas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) dan pembalakan liar (illegal logging). Penggunaan drone juga dapat membantu pengamatan terhadap kejahatan terorganisasi lintas negara (transnational organized crime) yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas di wilayah perbatasan.
Penyelundupan narkotika dan peredaran gelap narkoba turut masuk dalam jenis kejahatan yang dapat menjadi sasaran pemantauan. Selain itu, teknologi pengintaian udara tersebut berpotensi mendukung pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).
“Drone ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengawasan terhadap illegal fishing, illegal logging, maupun kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, peredaran gelap narkotika, dan human trafficking,” paparnya.
Menurut Andreas, dukungan pengamatan udara tersebut dapat memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan. Terlebih, penanganan tindak pidana lintas negara membutuhkan kerja sama aparat dari berbagai unsur agar pengawasan wilayah dapat berjalan lebih optimal.
Ia menegaskan, dukungan TNI AU tidak hanya terbatas pada rencana penempatan skuadron drone. Secara kelembagaan, TNI AU bersama seluruh jajaran TNI juga siap berkolaborasi dengan Polda Kaltara, BNNP, serta kementerian dan lembaga lain dalam pengungkapan berbagai tindak pidana.
“Apabila Polda Kaltara, BNNP, ataupun instansi lainnya membutuhkan dukungan pengamatan dan pengintaian dari udara, tentunya kami siap berkoordinasi untuk membantu sesuai kebutuhan di lapangan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi sinergi TNI-Polri, BNNP, serta kementerian dan lembaga terkait dalam penanganan berbagai persoalan keamanan di Kaltara. Kerja sama lintas instansi tersebut dinilai telah memperlihatkan hasil, termasuk dalam pengungkapan kasus narkotika yang disampaikan dalam konferensi pers.
“Kami dari TNI Angkatan Udara, khususnya Lanud Anang Busra, mengapresiasi sinergi yang sudah terjalin dengan baik antara TNI-Polri, BNNP, serta kementerian dan lembaga lainnya. Kerja sama ini telah memperlihatkan hasil dalam upaya menjaga keamanan wilayah,” ungkapnya.
Andreas menegaskan, dukungan terhadap upaya pengamanan wilayah tidak hanya dilakukan TNI AU. Seluruh jajaran TNI juga akan terus membangun koordinasi bersama Polda Kaltara, BNNP, dan instansi terkait untuk mendukung pengungkapan berbagai tindak pidana.
“Tidak hanya TNI Angkatan Udara, seluruh jajaran TNI akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan Polda Kaltara, BNNP, serta instansi terkait untuk mengungkap berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah Kaltara,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut, lanjut Andreas, diarahkan untuk menjaga keamanan wilayah sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia berharap hubungan kerja sama antarlembaga dapat terus diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan di kawasan perbatasan.
“Ke depan kita terus akan berkolaborasi dan akan saling mendukung satu sama lain demi tetap terjaganya kedaulatan NKRI, khususnya di udara, keamanan, dan juga ketertiban masyarakat,” tutup Andreas. (saf)
