NUNUKAN, Headlinews.id – Kesulitan memperoleh pupuk NPK masih membayangi petani di Kabupaten Nunukan. Persoalan distribusi pupuk hingga belum tersedianya anggaran khusus pengendalian hama tanaman padi kini didorong masuk dalam pembahasan prioritas APBD Nunukan 2027.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul meminta pemerintah daerah mengevaluasi dukungan terhadap sektor pertanian, terutama terkait ketersediaan sarana produksi. Menurutnya, petani masih menghadapi hambatan mendapatkan pupuk, termasuk produk nonsubsidi, meskipun produksi pupuk di Kalimantan Timur cukup besar.
“Produksi pupuk di Kalimantan Timur cukup besar, tetapi petani di Nunukan masih kesulitan mendapatkan NPK. Bahkan pupuk nonsubsidi pun tidak mudah diperoleh. Kami mempertanyakan bagaimana distribusinya berjalan sehingga kebutuhan petani di wilayah perbatasan belum terpenuhi,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Nunukan, kebutuhan pupuk bersubsidi mencapai 1.947 ton Urea dan 3.894 ton NPK. Namun, alokasi yang tersedia masing-masing baru 882 ton Urea dan 1.375 ton NPK. Dengan kondisi tersebut, masih terdapat kekurangan 1.065 ton Urea dan 2.519 ton NPK.
Kekurangan terbesar terdapat pada pupuk NPK yang mencapai 2.519 ton. Alokasi yang tersedia baru memenuhi sekitar 35,3 persen dari kebutuhan, sedangkan sisanya belum terakomodasi dalam alokasi pupuk bersubsidi.
Andi Fajrul menilai selisih antara kebutuhan dan alokasi tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam kebijakan pertanian daerah. Menurutnya, petani membutuhkan kepastian pasokan agar kegiatan budidaya dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak terganggu persoalan ketersediaan sarana produksi.
“Kalau kebutuhan petani mencapai ribuan ton, sementara alokasinya masih jauh di bawah angka itu, tentu harus ada pembahasan lebih lanjut. Kami ingin mengetahui bagaimana mekanisme penetapan alokasi tersebut dan apa langkah yang bisa dilakukan agar kebutuhan petani Nunukan lebih terakomodasi,” katanya.
Ia mendorong PT Pupuk Indonesia mengevaluasi jalur distribusi agar kebutuhan petani di Nunukan dapat terpenuhi. Ketersediaan pupuk di tingkat petani berpengaruh terhadap proses budidaya dan pemeliharaan tanaman, terutama dalam memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa pertumbuhan.
“Jangan sampai pupuk tersedia di tingkat produksi, tetapi petani di daerah yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkannya. Distribusi harus diperiksa sampai ke tingkat penyalur dan petani, sehingga persoalan yang terjadi bisa diketahui secara jelas,” tegasnya.
Persoalan lain yang turut disampaikan adalah belum adanya alokasi anggaran khusus untuk pengendalian hama padi. Andi Fajrul menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan program penanganan yang disertai pembiayaan agar petani memiliki dukungan ketika menghadapi serangan organisme pengganggu tanaman.
“Kalau persoalan hama tidak ditangani dengan dukungan anggaran, petani akan kesulitan menjaga hasil produksinya. Penanganannya harus direncanakan sejak awal, termasuk kebutuhan pembiayaan dan program teknis di lapangan,” katanya.
Menurutnya, pengendalian hama harus mendapat tempat dalam perencanaan program pertanian karena berkaitan langsung dengan keberhasilan produksi. Dukungan pemerintah dibutuhkan agar petani tidak menanggung seluruh biaya penanganan ketika tanaman terserang hama.
Andi Fajrul meminta kelompok tani dan Brigade Pangan menyampaikan kebutuhan secara terperinci kepada Komisi II DPRD Nunukan. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah menjelang penyelesaian pembahasan APBD 2027 pada akhir November.
Ia juga mengingatkan agar penyusunan program pertanian tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas dan menjawab persoalan yang dialami petani.
“Anggaran yang disiapkan harus benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai pembiayaannya besar, tetapi persoalan pupuk dan penanganan hama yang dihadapi petani tetap tidak terselesaikan. Kami ingin ada hasil yang bisa dirasakan langsung oleh petani,” tutupnya. (*/fn)
