TARAKAN, Headlinews.id – Penguatan standar pelayanan mutu hasil kelautan dan perikanan dibahas BPPMHKP Tarakan bersama pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP), Kamis (24/9/2026). Forum tersebut menjadi ruang untuk menerima masukan terkait kebutuhan pelayanan dan persoalan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
Kepala BPPMHKP Tarakan, Piyan Gustaffiana, mengatakan masukan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam melihat kebutuhan pelayanan di lapangan. Setiap pelaku usaha memiliki kondisi dan kebutuhan berbeda, sehingga pendampingan tidak cukup hanya dilakukan saat proses sertifikasi.
“Pelaku usaha ini kan kebutuhannya berbeda-beda. Jadi kita melihat siapa yang memang mau naik kelas, kemudian kita dampingi. Jangan sampai semua kita perlakukan sama, karena kebutuhan dan kesiapan masing-masing pelaku usaha juga berbeda,” kata Piyan.
Menurutnya, pendampingan juga berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dasar dan teknis yang harus dipenuhi pelaku usaha. Untuk pelaku usaha yang akan melakukan ekspor, persyaratan tersebut juga mencakup dokumen yang diperlukan dalam proses pengiriman produk.
BPPMHKP, kata Piyan, terus berkoordinasi dengan DPMPTSP agar pelayanan kepada pelaku usaha tidak berjalan sendiri-sendiri. Bahkan, petugas dapat membantu mengarahkan pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan memenuhi persyaratan dasar.
“Komunikasi dengan DPMPTSP terus kami lakukan. Kalau ada pelaku usaha yang masih bingung dengan persyaratan dasar, NIB, persyaratan teknis, atau dokumen ekspor, kita bisa dampingi. Kalau memang perlu, kita antar ke PTSP supaya prosesnya tidak berhenti karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Harus selaras betul,” ujarnya.
Kebutuhan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pengembangan Si Ikan Manta, platform digital yang disiapkan BPPMHKP Tarakan untuk memperluas akses pelayanan dan pendampingan. Aplikasi tersebut diluncurkan dalam rangkaian FKP BPPMHKP Tarakan.
Piyan menjelaskan, Si Ikan Manta dikembangkan sebagai ruang pelayanan virtual yang dapat digunakan untuk berdiskusi, melakukan pengecekan dokumen hingga memetakan pelaku usaha. Pengembangan layanan digital ini juga mempertimbangkan kondisi geografis Kaltara yang memiliki wilayah kepulauan.
“Karakteristik Kaltara dari sisi demografi itu kepulauan. Kalau setiap pelayanan harus tatap muka, cost-nya cukup besar. Jadi kita kembangkan ruang diskusi virtual, ada help desk, bisa cek dokumen, profiling dan listing pelaku usaha,” jelasnya.
Melalui platform tersebut, BPPMHKP juga akan melakukan pemetaan terhadap pelaku usaha di kabupaten dan kota. Pelaku usaha yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang dapat diarahkan dalam program peningkatan kapasitas, termasuk bagi UMKM yang ingin naik kelas atau mempersiapkan produknya menuju pasar ekspor.
Selain pengembangan layanan digital, Piyan menyebut penguatan pelayanan mutu juga diarahkan untuk mendukung operasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Bunyu. Program tersebut akan dilengkapi sejumlah fasilitas perikanan sehingga aspek mutu perlu dipersiapkan sejak awal.
“KNMP Bunyu ini program strategis yang harus kita sama-sama dukung. Ketika nanti mulai beroperasi, kami dari Badan Mutu akan masuk untuk memastikan KNMP juga menerapkan sistem jaminan mutu. Jadi bukan hanya fasilitasnya yang tersedia, tetapi bagaimana hasil perikanan yang ditangani di sana tetap memenuhi aspek mutu dan keamanan,” katanya.
Penerapan sistem tersebut nantinya mencakup fasilitas seperti cold storage dan pabrik es. BPPMHKP juga akan memperhatikan penanganan ikan agar produk yang dihasilkan dari kawasan tersebut tetap terjaga kualitasnya.
“Kami pastikan cold storage-nya, pabrik esnya, esnya aman, kemudian penanganan ikannya juga proper. Itu yang kita jaga, sehingga ketika KNMP sudah beroperasi, produk yang dihasilkan berkualitas dan penanganannya sesuai dengan sistem jaminan mutu,” ujar Piyan.
BPPMHKP bersama pihak terkait juga melakukan uji coba atau piloting dalam proses pelayanan yang berkaitan dengan pengawasan mutu dan ekspor. Menurut Piyan, pelaksanaan sementara tersebut berjalan baik dan belum ditemukan pengiriman ekspor yang terhambat selama masa piloting.
“Untuk piloting sejauh ini bagus. Tidak ada barang yang terhambat ekspornya. Memang awalnya kita coba dengan pola H-1, sekarang waktunya sudah lebih fleksibel. Kalau ada yang perlu dikoreksi, masih bisa kita lakukan perbaikan sambil sistem dan SOP-nya kita evaluasi,” pungkasnya. (saf)
