TARAKAN, Headlinews.id – Lima pulau di Kalimantan Utara menjadi tujuan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 yang membawa uang rupiah layak edar senilai Rp6 miliar. Program Bank Indonesia (BI) tersebut digelar untuk memenuhi kebutuhan uang layak edar masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk kawasan terdepan, terluar, dan terpencil (3T), sekaligus memperluas akses layanan kas di daerah yang sulit dijangkau.
Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 dilepas dari Markas Komando Daerah Maritim (Kodaeral) XIII Tarakan, Selasa (14/7/2026). Dalam pelaksanaannya, BI bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut yang mengerahkan KRI Ajak-653 untuk mengantarkan tim ekspedisi beserta uang layak edar ke Pulau Sebatik, Pulau Bunyu, Pulau Maratua, Teluk Sulaiman, dan Pulau Derawan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan sekaligus Kepala Koordinator Wilayah BI Kalimantan, Haris Munandar, mengatakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat telah dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 2012.
Program tersebut menjadi salah satu upaya BI menjaga ketersediaan uang rupiah layak edar bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kas.
Hingga tahun ini, program tersebut telah mencatat sekitar 150 pelayaran ke berbagai daerah di Indonesia. Meski demikian, jangkauan layanan masih terus diperluas karena Indonesia memiliki sekitar 1.000 pulau berpenghuni yang membutuhkan pasokan uang layak edar secara berkesinambungan.
“Kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat ini sudah sejak 2012 dan sudah sekitar 150 kali perjalanan. Tentunya ini masih jauh dari cukup mengingat jumlah pulau berpenghuni di Indonesia sekitar 1.000 pulau. Kebutuhan rupiah bukan setahun sekali, tetapi setiap hari,” ujarnya.
Menurut Haris, kebutuhan masyarakat terhadap uang layak edar tidak hanya sebatas mengganti uang yang lusuh atau rusak. Ketersediaan berbagai pecahan juga dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari, terutama di wilayah kepulauan yang akses layanan perbankannya masih terbatas.
BI membawa uang layak edar senilai Rp6 miliar dalam berbagai pecahan pada ekspedisi tahun ini. Uang tersebut disiapkan untuk melayani penukaran uang lusuh, uang rusak, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang pecahan kecil untuk transaksi di pasar maupun aktivitas ekonomi lainnya.
“Rp6 miliar itu ada pecahan-pecahan kecil maupun pecahan yang lebih besar. Selain penukaran uang lusuh atau uang robek, apabila masyarakat membutuhkan pecahan yang lebih kecil untuk ke pasar atau keperluan lainnya juga bisa kami layani,” katanya.
Haris mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan layanan penukaran selama persediaan uang yang dibawa masih tersedia. Optimalnya penyaluran uang layak edar tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah yang disinggahi.
“Sepanjang persediaan masih tersedia, kami akan senang apabila seluruh uang yang kami bawa dapat tersalurkan. Itu artinya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal,” ujarnya.
Selain layanan penukaran uang, BI juga memanfaatkan kunjungan ke setiap pulau untuk memberikan edukasi mengenai rupiah.
Masyarakat akan diberikan pemahaman mengenai cara mengenali keaslian uang menggunakan metode dilihat, diraba, dan diterawang, termasuk mengenali unsur-unsur pengaman yang terdapat pada setiap lembar uang rupiah.
Menurut Haris, literasi mengenai rupiah memiliki peran penting agar masyarakat dapat membedakan uang asli dan uang palsu saat melakukan transaksi.
“Dalam rupiah terdapat sedikitnya tujuh unsur pengaman. Jadi jangan khawatir, kalau masih ragu uang itu bisa dibawa ke kantor Bank Indonesia atau bank terdekat untuk dipastikan keasliannya,” jelasnya.
Distribusi uang layak edar dalam ekspedisi ini didukung armada TNI Angkatan Laut melalui KRI Ajak-653. Kapal tersebut mengangkut tim BI beserta uang rupiah menuju lima pulau sasaran sehingga layanan kas dapat menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan yang mengandalkan akses transportasi laut.
Haris mengatakan keberadaan rupiah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga mencerminkan kehadiran negara hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.
“Rupiah harus tetap menjadi simbol kedaulatan negara, simbol persatuan, dan menjadi kebanggaan masyarakat di mana pun berada, termasuk yang tinggal di daerah terdepan, terluar, dan terpencil,” pungkasnya. (rs)
