TARAKAN, Headlinews.id – Dinas Pendidikan Kota Tarakan mencatat sebanyak 118 satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah terdaftar dan tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, mayoritas lembaga masih dikelola oleh masyarakat melalui yayasan, sementara jumlah PAUD negeri relatif terbatas.
Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD dan PNF) Dinas Pendidikan Tarakan, Abdul Razaq, mengatakan PAUD merupakan “rumah besar” pendidikan anak usia dini yang di dalamnya terdapat berbagai jenis satuan pendidikan.
“PAUD itu rumah besarnya. Di dalamnya ada TK, KB, SPS, dan TPA. Semua itu bagian dari layanan pendidikan anak usia dini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari total 118 PAUD yang tercatat, terdapat 64 Taman Kanak-kanak (TK), 45 Kelompok Bermain (KB), 4 Satuan PAUD Sejenis (SPS), serta 5 Taman Penitipan Anak (TPA).
Selain itu, terdapat pula lembaga pendidikan anak usia dini yang berada di bawah Kementerian Agama, yakni Raudhatul Athfal (RA), yang jumlahnya sekitar 14 lembaga di Kota Tarakan.
“Kalau kita lihat secara keseluruhan, sebagian besar memang dikelola masyarakat atau yayasan. Yang negeri hanya ada beberapa saja,” jelasnya.
Menurutnya, PAUD negeri di Kota Tarakan saat ini hanya berjumlah empat satuan pendidikan, yakni TK Pembina 1, TK Pembina 2, TK Pembina 3, serta TK di wilayah Pantai Amal.
Sementara itu, sebagian besar layanan PAUD lainnya tumbuh dan berkembang di bawah pengelolaan masyarakat dalam bentuk yayasan pendidikan.
Hal ini menunjukkan peran besar masyarakat dalam mendukung layanan pendidikan anak usia dini di daerah.
Abdul Razaq menilai keberadaan PAUD swasta menjadi tulang punggung layanan pendidikan anak usia dini di Tarakan, terutama dalam menjangkau kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
“Kalau dilihat, peran masyarakat sangat besar dalam penyelenggaraan PAUD. Justru sebagian besar layanan itu tumbuh dari inisiatif masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, keberagaman bentuk layanan PAUD tersebut menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini di Tarakan berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat.
“Yang penting bagaimana layanan ini tetap berjalan dan bisa menjangkau anak-anak usia dini di seluruh wilayah,” tutupnya. (*/saf)
