TARAKAN, Headlinews.id – Jaringan pemantauan gempa di Kalimantan Utara masih jauh dari kondisi ideal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut setiap kecamatan seharusnya memiliki sensor gempa guna meningkatkan kecepatan dan akurasi deteksi aktivitas kegempaan.
Kepala BMKG Tarakan, Muhammad Sulam Khilmi, mengungkapkan hingga saat ini Kalimantan Utara baru memiliki satu sensor gempa utama yang berada di kompleks BMKG Tarakan. Alat tersebut telah beroperasi selama beberapa tahun dan menjadi satu-satunya sensor gempa utama yang tersedia di provinsi tersebut.
Menurutnya, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal untuk mendukung pemantauan aktivitas seismik di seluruh wilayah Kalimantan Utara yang memiliki cakupan geografis cukup luas.
“Kalau idealnya, setiap kecamatan itu ada sensor gempa. Artinya semakin rapat sensor gempa, tentu data yang dihasilkan akan semakin cepat dan semakin akurat,” ujarnya.
Sulam menjelaskan, keberadaan sensor yang lebih banyak akan mempercepat penerimaan data sekaligus meningkatkan ketepatan analisis saat terjadi gempa bumi. Dengan jaringan yang lebih rapat, informasi yang diterima BMKG juga akan semakin detail.
Namun, sensor gempa utama baru tersedia di Tarakan. Sementara wilayah kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Utara belum memiliki perangkat serupa.
“Untuk kabupaten lain sampai sekarang belum ada sensor gempa. Yang ada baru di sini,” katanya.
Ia mengatakan keterbatasan jumlah alat tersebut tidak terlepas dari kebijakan prioritas nasional dalam pemasangan sensor. BMKG memfokuskan penguatan jaringan pemantauan di wilayah yang memiliki frekuensi gempa lebih tinggi dibanding Kalimantan.
“Memang kita sering ada gempa yang dirasakan di Tarakan, namun dibanding wilayah lain di Indonesia, kita termasuk relatif lebih sedikit. Makanya pemasangan kerapatan sensor gempanya diprioritaskan untuk tempat-tempat yang frekuensi gempanya tinggi,” jelasnya.
Berdasarkan peta aktivitas kegempaan nasional, Kalimantan termasuk wilayah dengan frekuensi gempa yang relatif rendah. Kondisi tersebut membuat penambahan sensor di wilayah ini belum menjadi prioritas utama dibanding daerah lain yang lebih aktif secara seismik.
Meski demikian, BMKG tetap mengusulkan penambahan alat pemantauan untuk Kalimantan Utara. Sulam menegaskan kebutuhan tersebut terus disampaikan kepada BMKG pusat agar jaringan pemantauan di daerah dapat diperkuat.
“Kalau usul tentu kami selalu mengusulkan. Namun BMKG punya prioritas, terutama untuk daerah-daerah yang frekuensi gempanya tinggi,” ujarnya.
Saat ditanya jumlah kebutuhan alat yang masih kurang, Sulam menyebut angkanya cukup besar apabila mengacu pada kondisi ideal. Dengan hanya satu sensor yang tersedia saat ini, masih banyak wilayah yang belum terjangkau jaringan pemantauan secara optimal.
“Kalau idealnya ada per kecamatan, ya tentu kurangnya masih banyak sekali,” ucapnya.
Terkait kebutuhan anggaran, Sulam mengaku tidak dapat memastikan besaran biaya untuk pengadaan satu unit sensor gempa. Pasalnya, seluruh proses pengadaan dilakukan langsung oleh BMKG pusat.
“Kalau anggaran kami belum bisa memastikan, karena sistemnya kami hanya langsung dipasangkan. Dari pusat yang mengadakan langsung dipasang. Kami tidak mengadakan di sini,” katanya.
Selain pemantauan gempa bumi, BMKG juga memperkuat sistem peringatan dini tsunami melalui kerja sama dengan Distrik Navigasi (Disnav) yang memiliki buoy atau alat pemantau gelombang laut di sejumlah perairan.
Menurut Sulam, data dari buoy tersebut menjadi salah satu bahan verifikasi ketika terjadi gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami. Pemantauan kondisi gelombang secara real time membantu BMKG memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
“Disnav memiliki buoy-buoy yang tersebar di wilayah Kalimantan Utara. Kami juga meminta bantuan mereka untuk mengecek gelombang secara real time. Itu membantu dalam verifikasi ketika ada kejadian tsunami,” jelasnya.
Ia menambahkan, BMKG memiliki standar waktu yang ketat dalam penyampaian informasi kebencanaan. Setelah gempa terjadi, analisis awal harus segera dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya potensi tsunami.
“Standar BMKG, ketika terjadi gempa, dalam satu sampai tiga menit kita sudah harus merilis gempa ini berpotensi tsunami atau tidak,” tegasnya. (saf)
