TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi fokus penting dalam percepatan pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Pemahaman masyarakat terhadap peluang dan tantangan DOB dianggap krusial agar pembangunan lebih tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL., menekankan pentingnya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat perbatasan agar mereka memahami arah pembangunan serta kebijakan terkait DOB.
Ia menambahkan, pemahaman yang komprehensif tentang DOB tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan.
“Masyarakat harus tahu secara jelas apa yang akan terjadi dan bagaimana mereka bisa ikut berperan. DOB bukan sekadar perubahan administrasi, tetapi menyangkut kesejahteraan dan peluang ekonomi bagi warga perbatasan,” ujar Nasir.
Usai menghadiri seminar nasional bertema “Peluang dan Tantangan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Mempercepat Akselerasi Pembangunan dan Kesejahteraan di Perbatasan Sebagai Wilayah Ring of Defence Ibu Kota Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar di Ballroom Hotel Luminor, Tanjung Selor, Nasir menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut.
Seminar diikuti oleh peserta dari masyarakat perbatasan, pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan.
“Seminar ini menjadi kesempatan bagi masyarakat perbatasan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai DOB. Dengan pemahaman ini, mereka bisa lebih siap menyambut peluang pembangunan sekaligus menghadapi tantangan yang ada,” ujar Nasir.
Seminar ini diharapkan menjadi wadah dialog konstruktif antara masyarakat perbatasan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan di Kalimantan Utara.
Turut hadir juga Anto, S.Pd., Anggota DPRD Kaltara sekaligus Ketua Harian Presidium CDOB Kabudaya dan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Ruman Tumbo.
Sejumlah tokoh nasional dan narasumber ahli, antaranya Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas ke-13), Dr. Sumule Tumbo, SE., MM., Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Ditjen Otda Kemendagri), Dr. Gutmen Nainggolan, SH., M.Hum., Kepala Biro Perencanaan dan Hukum BNPP RI, serta tokoh-tokoh masyarakat perbatasan Kalimantan Utara.
Nasir menekankan pembentukan DOB harus disertai strategi yang jelas.
“Kita tidak hanya bicara administrasi, tetapi juga memastikan infrastruktur, layanan publik, dan ekonomi masyarakat di perbatasan ikut terangkat. DOB adalah peluang besar, namun perlu perencanaan matang agar manfaatnya nyata,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan.
Selain itu, Nasir menyampaikan bahwa keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta, menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi DOB.
“Peran aktif pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta harus berjalan bersama. Tidak bisa satu pihak berjalan sendiri karena pembangunan di perbatasan menuntut kerja kolaboratif,” kata Nasir.
Menurutnya, kolaborasi yang terencana akan memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi warga perbatasan.
“Partisipasi aktif masyarakat harus dilakukan sebagai proses pembangunan berjalan optimal. Informasi yang diperoleh dari seminar ini diharapkan membantu mereka menyiapkan diri menghadapi perubahan serta berkontribusi dalam mempercepat akselerasi pembangunan di Kalimantan Utara,” tutup Nasir. (*/saf)
