TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Anggaran Rp150 miliar yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan jembatan Malinau – Krayan dinilai DPRD Kalimantan Utara masih jauh dari cukup, mengingat medan berat dan kebutuhan infrastruktur pendukung yang harus diselesaikan secara bersamaan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltara, Agus Salim menyampaikan bahwa pembangunan jembatan di kawasan perbatasan tersebut memerlukan penanganan menyeluruh karena kondisi geografis sangat menantang.
Selain jembatan sebagai struktur utama, terdapat sejumlah pekerjaan pendukung yang tidak dapat dipisahkan agar akses masyarakat dapat berfungsi dengan baik.
“Situasi lapangan menuntut penanganan yang serius. Anggaran Rp150 miliar tidak mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan konstruksi pada jalur perbatasan,” ujar Agus Salim.
Ia menjelaskan medan menuju Krayan memiliki karakteristik tanah labil dan rawan longsor, sehingga setiap pekerjaan infrastruktur memerlukan konstruksi yang lebih kuat dan biaya yang lebih besar.
Jika pembangunan dilakukan secara parsial, risiko kerusakan kembali meningkat dan pada akhirnya membebani anggaran perbaikan setiap tahun.
“Pekerjaan yang terpotong-potong justru memperbesar risiko kerusakan. Penyelesaian dalam satu rangkaian utuh jauh lebih efektif dan hasilnya bisa bertahan lebih lama,” tegasnya.
Menurut Agus Salim, tambahan anggaran hingga Rp500 miliar merupakan kebutuhan realistis untuk memastikan pembangunan jembatan dan seluruh fasilitas pendukung dapat diselesaikan secara baik dan berkelanjutan.
Ia menyebut akses yang memadai akan berdampak langsung pada peningkatan mobilitas warga, distribusi logistik, dan pelayanan publik di wilayah perbatasan.
“Akses yang layak bukan hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga mempercepat aktivitas ekonomi dan memperkuat layanan pemerintahan bagi masyarakat perbatasan,” tuturnya.
Agus Salim menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap infrastruktur perbatasan karena wilayah tersebut memiliki peran strategis.
“Kehadiran negara dalam bentuk pembangunan yang tuntas seharusnya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan aktivitas masyarakat setempat,” pungkasnya. (*/saf)
