NUNUKAN, Headlinews.id – Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menetapkan 17 Arah Baru Perubahan, sebagai landasan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan yang diusung Bupati H. Irwan Sabri, S.E. dan Wakil Bupati Hermanus S, S.Sos dalam periode kepemimpinan 2025–2030.
Gat Kaleb, anggota DPRD dari Dapil IV, menyambut positif kebijakan tersebut, namun mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah maju saja.
Gat Kaleb menilai bahwa konsep 17 Arah Baru Perubahan yang menjadi landasan visi-misi pemerintahan baru adalah tanda adanya tekad serius dari pemerintah daerah untuk melakukan transformasi menyeluruh. Ia menyambut baik langkah ini sebagai sinyal positif bagi masa depan Kabupaten Nunukan.
“Saya melihat adanya kemauan kuat untuk melakukan perubahan, dan itu harus kita dukung. Saya mencoba menilai secara objektif dan tetap optimis,” kata Gat Kaleb saat ditemui Jumat (20/06/2025).
Meski demikian, ia berpesan agar masa 100 hari pertama kepemimpinan tidak dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pasalnya, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi fiskal nasional yang tengah berjalan.
Salah satu fokus utama yang disoroti legislator ini adalah ketimpangan pembangunan antar kecamatan. Menurutnya, kecamatan seperti Nunukan dan Sebatik yang lebih maju tidak boleh mendominasi alokasi anggaran hingga mengabaikan wilayah lain yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Prinsip keadilan sosial harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan. Bila wilayah maju terus diprioritaskan, maka wilayah tertinggal akan semakin ketinggalan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang tidak hanya berbasis politik, tapi juga mempertimbangkan nilai budaya dan kebutuhan masyarakat di daerah pinggiran.
Menyadari adanya dinamika dan tantangan di masa transisi pemerintahan, Gat Kaleb memaklumi keterbatasan waktu perencanaan dan proses adaptasi birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini tentu berimbas pada efektivitas pelaksanaan program-program prioritas.
Selain itu, ia menyoroti ketergantungan daerah pada dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Kebijakan penghematan di tingkat nasional berpotensi mempersempit ruang fiskal yang tersedia bagi Kabupaten Nunukan.
“Kita harus siap menghadapi situasi ini dengan kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan daerah, agar pembangunan tetap berjalan dan berkeadilan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Gat Kaleb mengajak semua pihak untuk menjaga semangat dan fokus pada implementasi kebijakan yang dapat memberikan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.
“Dengan arah yang sudah ditetapkan, kini saatnya kita bekerja keras memastikan hasilnya bisa dirasakan secara merata di seluruh Kabupaten Nunukan,” pungkasnya. (*)
