MALINAU, Headlinews.id – Kesenjangan antara akses dan pemahaman keuangan masyarakat masih menjadi tantangan di Kabupaten Malinau, terutama di kalangan petani yang menjadi sasaran utama edukasi keuangan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang digelar di Tebengang, Kantor Bupati Malinau, Jumat (12/06/2026) pagi.
Program ini difokuskan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan keuangan secara lebih bijak dan terarah.
Bupati Malinau Wempi W. Mawa menilai penguatan literasi keuangan menjadi bagian penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, terutama petani yang memiliki peran besar dalam struktur ekonomi daerah.
“Petani merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Penguatan pemahaman keuangan dibutuhkan agar aktivitas ekonomi yang dijalankan bisa lebih terarah dan memberikan hasil yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam pemaparan data pada kegiatan tersebut, indeks literasi keuangan nasional tercatat berada di angka 66 persen, sementara inklusi keuangan mencapai 85 persen.
Ketimpangan ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang telah menggunakan layanan keuangan, namun belum sepenuhnya memahami risiko dan manfaatnya.
Kondisi serupa juga terlihat pada sektor pertanian. Tingkat literasi keuangan petani masih berada di angka 57 persen, sedangkan inklusi mencapai 62 persen, yang mengindikasikan penggunaan layanan keuangan belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai.
Wempi juga menjelaskan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan dan asuransi, untuk memastikan sistem berjalan sesuai aturan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, Kabupaten Malinau memiliki potensi wilayah yang luas, namun pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan agar memberikan dampak ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat.
“Wilayah kita besar, tapi pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal. Pengelolaan yang lebih baik, termasuk dari sisi keuangan, akan sangat menentukan perkembangan ekonomi masyarakat,” katanya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat perlu diperkuat untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk di sektor pertanian, pendidikan, dan pengembangan desa.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan aset, khususnya lahan, agar dapat dimanfaatkan secara produktif dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Bupati mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat Malinau.
“Kalau tidak dikelola dengan baik, potensi yang ada justru bisa menjadi masalah. Karena itu perlu kesadaran dalam memanfaatkan aset secara produktif,” tegasnya. (*)
