TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Sebanyak 19 provinsi ambil bagian dalam Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Konreg PDRB) wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kasulampua) Tahun 2026 yang digelar di Kalimantan Utara sebagai tuan rumah forum koordinasi pembangunan kawasan timur Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Utara ini melibatkan unsur kementerian dan lembaga, Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, serta Bank Indonesia dari wilayah Kasulampua.
Forum ini mengusung tema “Kedaulatan Pangan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Wilayah Kasulampua” sebagai arah utama dalam pembahasan kebijakan pembangunan kawasan.
Selain menjadi ruang koordinasi, forum ini juga diarahkan untuk menyelaraskan metodologi penyusunan PDRB antarwilayah serta memperdalam analisis ekonomi regional, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang lebih akurat dalam perumusan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan, penyelenggaraan Konreg Kasulampua menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pembangunan di kawasan timur Indonesia yang memiliki potensi besar namun tantangan yang beragam.
“Wilayah ini punya kekuatan dari sisi sumber daya dan posisi strategis. Tapi tanpa koordinasi yang kuat, arah pembangunan bisa tidak selaras,” ujarnya.
Ia menegaskan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peran penting sebagai indikator utama dalam membaca kondisi ekonomi daerah sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.
“Dari data PDRB itu kita bisa melihat kondisi riil di daerah. Itu yang kemudian jadi dasar untuk menentukan kebijakan yang lebih tepat,” katanya.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan dalam forum tersebut, di antaranya ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan kualitas data ekonomi, serta penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Sebagai hasil utama, forum menghasilkan dokumen “Kesepakatan Benuanta” yang memuat komitmen bersama seluruh peserta dalam memperkuat pembangunan kawasan Kasulampua.
Dokumen tersebut dibacakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik yang menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi dalam mendukung kebijakan pembangunan.
“Kesepakatan ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pembangunan kawasan, terutama melalui penguatan data, koordinasi kebijakan, dan sinergi lintas sektor,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah peningkatan kolaborasi dalam penyediaan data statistik yang akurat, lengkap, dan terintegrasi melalui penguatan kebijakan Satu Data Indonesia.
“Data menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan. Karena itu, kualitas dan integrasinya harus benar-benar dijaga,” jelasnya.
Selain itu, forum juga menyepakati optimalisasi komunikasi ekonomi dan fiskal guna memperkuat integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat juga menjadi bagian dari kesepakatan dalam mendorong transformasi ekonomi inklusif melalui hilirisasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital.
Salah satu poin kesepakatan juga menegaskan keberlanjutan penyelenggaraan Konreg Kasulampua sebagai forum strategis tahunan dalam koordinasi pembangunan kawasan timur Indonesia.
Selain kesepakatan tersebut, forum juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penguatan koordinasi penyediaan data makroekonomi, peningkatan daya saing daerah melalui belanja daerah yang berkualitas dan pembiayaan inovatif, serta percepatan pengembangan sektor unggulan.
Forum ini diharapkan sinergi pembangunan di kawasan Kasulampua semakin kuat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Sebagai bagian dari keberlanjutan agenda, Konreg PDRB Kasulampua Tahun 2027 direncanakan akan diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Utara. (*/rs)
